 |
| Ilustrasi FGD |
Piru, Dharapos.com
Kepolisian Resort Seram Bagian Barat (SBB) melalui Satuan Bimbingan Masyarakat (Sat Bimmas) menggelar kegiatan Focus Group Dicussion (FGD) dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan.
Pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu langkah menyikapi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Yakni dengan melaksanakan berbagai kegiatan di bidang preventif dengan mengedepankan fungsi tugas untuk memberikan himbauan, ajakan penyuluhan terhadap permasalahan sosial yang terjadi, berpotensi akan gangguan kamtibmas.
Selain itu, FGD tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme insan Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik, melakukan perubahan mendasar dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan membentuk pola pikir, sikap perilaku rakyat Indonesia agar berdaulat secara politik, berdedikasi secara ekonomi serat berkepribadian sosial budaya.
Diskusi berlangsung sehari tersebut menghadirkan 2 pemateri yakni Kasat Reskrim Polres SBB AKP Yulhendri dan Pelaksana tugas (Plt) kadis Kehutanan Wody Timisela,dengan mengusung tema, antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten SBB.
Turut disaksikan Wakil Bupati SBB H. Muhammad Husni, Ketua DPRD SBB Julius Rutasou, Waka Polres Kompol Rifai Baharudin, serta Kasat Bimmas AKP Helda Misse Siwabessy.
Kapolres SBB AKBP Sahabudin Nasution dalam sambutannya yang dibacakan Kompol Rifai Baharudin menjelaskan, untuk masalah kamtibmas tentu tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Polri sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang 1945 pasal 30 untuk memelihara kamtibmas.
Polri dengan berbagai keterbatasan yang ada dituntut dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dan penegakan hukum.
Namun, di sisi lain dinamika gangguan kamtibmas semakin meningkat secara kualitas maupun kuantitas dari waktu ke waktu. Sehingga keadaan demikian akan menghambat pembangunan nasional dan ketenteraman masyarakat apabila tidak ditangani secara serius dan profesional.
“Saya harapkan peserta memperoleh manfaat yang maksimal, karena dalam membangun diskusi guna menemukan solusi dalam rangka pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan sumber daya alam dengan cara membakar hutan dan lahan, agar tidak menimbulkan dampak kerugian baik material maupun korban jiwa di wilayah SBB,” harapnya.
Sementara Wakil Bupati SBB H. Muhammad Husni dalam arahannya mengatakan, diskusi FGD tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah SBB yang diprakarsai Polres SBB ini, selain bertujuan untuk mencari solusi serta merumuskan kebijakan dan langkah-langkah penanganan kebakaran yang terjadi di SBB .
“Saya selaku Pemerintah daerah sangat merespons dengan baik ata Diskusi ini, karena dengan diskusi tersebut juga merupakan wujud keterbukaan Polri khususnya Polres SBB untuk bersama-sama dengan masyarakat dalam menentukan model pemolisian masyarakat (Polmas) guna diterapkan di Bumi Saka Mese Nusa terkait dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya.
Pengertian ini, kata wabup, menunjukkan bahwa, masyarakat maupun Pemerintah daerah harus bersama-sama membantu Polri melalui kemitraan yang dibangun untuk memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal serta tempat kerja termasuk dalam mengantisipasi permasalahan kebakaran.
Dikatakan pula, melalui kemitraan Polisi dan masyarakat ini, sehingga mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.
“Sabagaimana yang kita ketahui bahwa, kerugian akibat bencana ekologi yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan ini dapat memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan diantaranya, menurunnya kesuburan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan dampak asap juga dapat menyebabkan penyakit pernapasan, menurunnya produktivitas,” ungkapnya.
(dp-26)
