 |
| Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno saat memimpin proses pelantikan |
Ambon,
Dharapos.com – Perombakan birokrasi kembali dilakukan oleh Gubernur Maluku
Murad Ismail.
Kepala Dinas
Kesehatan setempat dr. Meykal Pontoh akhirnya lengser dari kursi yang cukup
lama didudukinya.
Ia diangkat
menjadi Asisten Sekda Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan sesuai SK Gubernur
Maluku Nomor 325 Tahun 2021 tertanggal 5 Juli 2021.
Momen
tersebut berlangsung saat pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan
pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas di lingkungan Pemerintahan Provinsi
Maluku yang dipimpin Wakil Gubernur Barnabas Orno, Rabu (7/7/2021),
Kepala Badan
Kepegawaian (BKD) Maluku Jasmono seusai acara menyampaikan, untuk mengisi jabatan
yang ditinggalkan Pontoh, akan dilakukan seleksi terbuka.
“Jadi
sementara akan ditunjuk Pelaksana tugas,
sambil menunggu proses seleksi,” terangnya.
Selain Meykal
Pontoh, Wagub juga melantik 7 orang lainnya sesuai SK Gubernur Nomor 326 Tahun
2021 tertanggal 5 Juli 2021.
Mereka
antara lain, Muhammad syukur Assel sebagai kepala bidang pada Kesbangpol
provnsi Maluku.
Kemudian, Raden
Affandy Zarkasyi Hasanussi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas PUPR Maluku
dilantik sebagai Kepala Bagian pada Biro Organisasi Setda Maluku.
Sementara jabatan
yang ditinggalkan diisi oleh Meiskel Saiya.
Ferlly
Patricia Kho sebagai Kasubag pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
Marlen
Turing sebagai Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata provnsi Maluku.
Ineke
Theresia Samua sebagai Kasubag pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan
Rahmadi Bandar sebagai Kasie pada dinas yang sama.
Gubernur dalam
sambutanya yang dibacakan Wagub Orno mengatakan perombakan ini merupakan kelanjutan
dari penataan birokrasi.
“Guna
mewujudkan birokrasi yang kuat dan profesional serta mampu menerjemahkan dan mewujudkan
visi – misi Pemerintah daerah,” cetusnya.
Menurut
Gubernur, jajaran birokrasi harus mampu menghadapi persaingan dengan melakukan
terobosan baru dan kuncinya yaitu kecepatan kreativitas dan inovasi serta
berani mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi dan meninggalkan cara
pikir lama.
“Tidak
boleh lagi ada kerja linear dan rutinas birokrasi. Harus berubah dan berbenah, salah
satunya melalui penataan birokrasi seperti yang baru kita lakukan.” cetusnya.
Ditambahkan
pula, penataan birokrasi ini harus dimaknai sebagai kebutuhan organisasi untuk
meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Pelantikan
tersebut diikuti secara virtual oleh dua orang.
(dp-19)
