 |
| Kapal pendukung Program Tol Laut |
Ambon, Dharapos.com
Program tol laut yang bertujuan untuk menstabilkan harga barang telah berjalan selama 2 tahun.
Dan hingga saat ini, dampak yang dirasakan sangat membantu masyarakat khususnya di daerah-daerah yang harga barangnya sangat tinggi.
Namun demikian, untuk beberapa wilayah yang masuk dalam program andalan Presiden Joko Widodo masih belum terasa dampaknya, salah satunya Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
Pasalnya, untuk menunjang program tol laut dibutuhkan sarana-prasarana pelabuhan yang memadai khususnya pada wilayah-wilayah yang menjadi rute program dimaksud.
Demikian pernyataan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Bustaman Ohorella yang dikonfirmasi, Rabu (4/10).
”Peralatan bongkar muat di pelabuhan harus lengkap terutama pada area untuk penampungan kontainer,”ungkapnya.
Ohorella mencontohkan, pelabuhan Dobo memiliki tempat sandaran kapal yang pendek sehingga berdampak pada melambungnya harga barang disana.
Hal itu dikarenakan kapal tol laut tidak dapat melakukan bongkar muat barang secara maksimal termasuk tidak adanya gudang penyimpanan milik Pemerintah daerah, melainkan milik swasta.
”Di Aru tidak ada gudang penyimpanan barang milik pemerintah yang ada milik perusahaan (swasta), dan kemudian pelabuhannya kecil. Sehingga saat ada kapal penumpang yang mau sandar, kapal tol laut harus berlabuh dan hal itu berdampak pada pembengkakan harga,” bebernya.
Apabila hal tersebut tidak ditanggapi Pemda setempat, maka harga barang kebutuhan akan tetap melambung tinggi.
Untuk itu, sikap pro aktif dari Pemda setempat sangat diperlukan guna suksesnya program tol laut ini.
Ohorella berharap emda yang daerahnya menjadi rute tol laut, dalam hal ini SKPD terkait seperti Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat juga memberikan konstribusinya dalam program tol laut ini.
(dp-19)
