 |
| Ketua DPRP, Yunus Wonda saat menyampaikan pernyataan sikap dihadapan para pendemo di areal kantor DPR-P, Kota Jayapura |
Jayapura, Dharapos.com
Ratusan warga masyarakat Organda, Kamis (11/6) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P) untuk melakukan aksi damai pasca aksi penyerangan oleh sekelompok warga Wamena yang menewaskan dua warga Organda yakni ketua RT02/RW04) Fredrik Lasamahu dan Simon Souhoka.
Dalam aksinya, warga Organda menuntut agar DPR-P dan pihak kepolisian segera mencari pelaku pembunuhan.
Selain itu juga mereka menuntut agar pos gabungan di wilayah Organda segera di bangun karena setiap hari mereka hanya dihantui oleh rasa ketakutan.
Saat melakukan aksinya, massa membawa pamflet yang bertuliskan “ Hentikan Kekerasan Di Tanah Papua, Sudah Cukup 3 Orang Korban Pembunuhan dan Kami Warga Organda Butuh Hidup Aman dan Damai. “
Para pendemo langsung ditemui Ketua DPR-Papua Yunus Wonda, SH, MH dan salah satu anggota, Elvis Tabuni.
Kepada para pendemo, Wonda mengakui pihaknya telah mengirim anggota DPR-P untuk melihat langsung kondisi di Organda dan mereka telah memanggil semua tokoh masyarakat dan paguyuban
untuk berbicara masalah aksi penyerangan ke Organda.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindak lanjuti dan di urus sampai selesai. DPR-
P juga siap dicaci dan di maki oleh masyarakat namun selaku penyambung lidah rakyat, kami akan tetap tegar dalam menghadapi masyarakat,” akuinya.
Sebagai orang nomor satu di DPR-Papua, dirinya bersama seluruh anggota DPR-P akan mengusut kasus Organda sampai selesai.
Terkait permintaan untuk pembangunan pos gabungan TNI/Polri, menurutnya kalau secara struktur ada di wilayah kota Jayapura, namun karena kondisi tersebut, maka DPR-P berjanji akan berkoordinasi dengan Walikota Jayapura dan Polresta untuk pembangunan Posgab di kompleks tersebut.
Pantauan Dharapos.com, demo yang digelar di halaman kantor DPR – P mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres kota Jayapura. Terlihat juga Kapolres AKBP Jeremias Rontini ikut mengawasi jalannya aksi demo tersebut.
Kapolresta Jayapura saat ditemui sejumlah wartawan mengatakan pihaknya lebih awal telah memberitahukan kepada warga agar dalam melakukan demo harus sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah sesuai hukum dan tidak boleh melakukan hal-hal yang arnarkis, akan tetapi harus tertib dan beretika.
Usai menyampaikan aspirasi di DPR-P, massa yang berjumlah ratusan tersebut kembali melakukan aksinya di kantor Walikota Jayapura.
Setibanya di kantor Walikota, pendemo langsung diterima Wakil Walikota, Dr. H. Nur Alam, SE, M.Si dan Sekda kota Jayapura R.D. Siahaya, SH, MM.
Pantauan media ini, awalnya massa menolak bertemu dan mendesak agar Walikota selaku orang yang punya tanah Port Numbay yang harus menemui mereka. Namun saat massa tiba, Walikota sementara melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.
 |
| Wakil Walikota dan Sekda Kota Jayapura serta sejumlah SKPD menerima kedatangan para pendemo di kantor Walikota |
Kepada Wawali dan Sekda serta sejumlah SKPD yang turut menyaksikan aksi demo, salah satu orator membeberkan kronologis kejadian, dimana Ketua RT02/RW04 Fredrik Lasamahu yang juga seorang Pendeta dibunuh di dalam rumahnya. Saat di tebas oleh pelaku, almarhum sementara mengendong seorang anak kecil berumur 4 tahun. Bahkab Jance Souhoka yang hendak menolong juga ikut di tebas.
Massa juga meminta beberapa hal kepada Pemkot Jayapura yakni terkait keamanan atau harus bisa memberi rasa aman bagi warga bukan hanya di kompleks Organda saja akan tetapi di seluruh wilayah kota Jayapura.
“Warga Organda tidak lagi menerima penduduk yang tidak beridentitas jelas, baik di asrama Mamberamo dan asrama Yahokimo apabila tidak beridentitas jelas untuk segera keluar dari tanah Port Numbay,” tegasnya.
Massa menuntut Pemkot untuk mengatur sedemikian rupa agar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau kehidupan yang layak untuk segera dipulangkan ke daerah asal.
Warga juga meminta hal yang sama agar segera dibangun Pos gabungan TNI/Polri, serta memfasilitasi warga Organda untuk bertemu dengan para kepala suku guna membentuk satu panguyuban nusantara serta mendesak Kapolda Papua segera menurunkan aparatnya untuk mencari dan menangkap pelaku pembunuhan serta membuat Perda terhadap para pelaku pembunuhan jika mengulang kembali perbuatannya.
“Kami juga menuntut agar aparat keamanan tidak boleh ditarik sebelum pos keamanan di bangun,” cetus mereka.
Menanggapi tuntutan pendemo, Wawali menegaskan seluruh permintaan warga pendemo telah dicatat dan akan segera dipenuhi.
“Pihak Muspida akan berbicara dengan Kejaksaan, Pengadilan, Kapolda, Kapolres, Dandim untuk secepatnya mengambil langkah tegas setelah Walikota jayapura tiba di Jayapura. Dan juga pos gabungan TNI – Polri akan segera di bangun dalam minggu ini,” tegasnya dihadapan para pendemo.
 |
| Warga Organda saat berdemo di depan kantor Walikota Jayapura |
Selain itu, ungkap Wawali, akan dilaksanakan sweeping terhadap warga yang tidak memiliki identitas jelas dan yang tidak punya identitas akan di kembalikan ke daerah asal. Bahkan hal tersebut sudah sering kali disampaikan Walikota, Dr.Benhur Tomi Mano, MM, bagi warga yang tidak memilki identitas tidak boleh ada di kota Jayapura.
Sementara itu juga, Sekda kota Jayapura R. D. Siahaya, SH, MM mengatakan apa yang menjadi tuntutan warga Organda telah dibicarakan oleh Pemkot Jayapura.
Bahkan empat tuntutan warga telah menjadi petunjuk bagi Walikota, karena setelah peristiwa terjadi pihaknya telah melaporkan langsung kepada Walikota.
“Dan Walikota tegaskan agar ciptakan rasa aman bagi warga saya, bukan saja warga Organda akan tetapi seluruh warga kota Jayapura. Bahkan operasi Yustisi E-KTP juga telah dilakukan Pemkot dalam penertiban,” pungkasnya.
(dp-25)