 |
| Dr. Ir. Antonius Sihaloho, MT |
Jayapura, Dharapos.com
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Dr. Ir. Antonius Sihaloho, MT kepada Dharapos.com usai penutupan acara Rakernas Bapeda, Kamis (11/6) di kantor Gubernur Papua, kota Jayapura mengungkapkan Rapat Kerja Nasional tersebut merupakan acara tahunan yang mana dilakukan pertemuan seluruh kepala Bapeda Provinsi se Indonesia.
Kegiatan tersebut pertama kali dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan tahun 2015 di kota Jayapura Provinsi Papua.
“Perencanaan merupakan tahapan penting yang dapat menetukan keberhasilan satu pembangunan, dan apabila perencanaan berhasil berarti sudah 50 % pelaksanaan juga berhasil,” ungkapnya.
Melalui rapat tersebut, lanjut mantan Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Maluku tersebut diharapkan kepada seluruh kepala Bapedda se Maluku memiliki inovasi atau terobosan-terbosan pembangunan dalam rangka mempercepat pembangunan di masing-masing daerahnya.
“Untuk provinsi Maluku, bidang Perikanan menjadi program unggulan dan wisata bahari untuk begaimana Maluku mempercepat pembangunan terutama dari sektor Maritim baik di dalam laut maupun di atas laut, yang mempunyai potensi,” lanjutnya.
Pertemuan tersebut diharapkan agar perencanaan ke depan adalah perencanaan yang transparan, bermutu dan akuntabel, sehingga keberhasilan bisa mencapai 50 persen pelaksanaannya.
Sihaloho juga menambahkan untuk Lumbung Ikan Nasional (LIN) saat ini konsepnya sudah ada, baik budaya maupun perikanan tangkap, bahkan juga program perikanan secara reguler mendukung LIN dari Kementrian Kelautan dan Perikanan setiap tahun.
Terkait pembangunan lanjut dia, untuk provinsi Maluku pendekatannya berdasarkan gugus pulau.
Maluku terdapat 12 gugus pulau dari 1.340 pulau, dan dari masing-masing gugus pulau mempunyai sektor unggulan tersendiri, sehingga diprioritas sektor unggulan.
“Pulau Buru misalnya merupakan sektor unggulan adalah pertanian tanaman pangan menjadi prioritas sehingga sektor lain juga harus mendukung sektor pertanian,” terang Sihaloho.
Selain itu, Pulau Banda yang merupakan sektor parawisata, sehingga sektor lain mendukung sektor Parawisata di pulau Banda.
“Untuk Maluku Tenggara di sektor Perikanan. Selain itu aspek pendidikan, kesehatan dan percepatan infrastruktur juga di dorong,” paparnya.
Sihaloho juga mengungkapkan untuk wilayah perbatasan kabupaten Maluku Barat Daya merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi karena keterbatasan dana sehingga Pemerintah Provinsi menggunakan skala prioritas.
“Masalah dana merupakan salah satu faktor penyebap terlambatnya pembangunan di Maluku,” bebernya.
Ditambahkan, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang merupakan revisi undang-undang nomor 32 yang mana ada dana percepatan untuk pembangunan untuk provinsi berciri kepulauan,sehingga tahun 2016 diharapkan laut berjarak 12 mil juga masuk.
Untuk kabupaten maluku Tenggara Jalan lingkar Kei besar untuk tahun 2016 telah masuk bersama program Pemerintah pusat dari Elat, Fako, Holat, Ohiraut dan Wederfer, akan diprioriotaskan dan wilayah tersebut merupakan usulan dari Bupati maluku Tenggara, untuk lingkar Kei Besar Utara dan Selatan.
Selain itu, Sihaloho juga menjelaskan untuk Blok Masela yang dikelola investor yakni PT. Inpex sesuai UU bahwa Pemerintah daerah mendapatkan fee 10 persen namun diakuinya, hal ini masih dalam proses oleh Kementrian.
“Untuk mengenjot itu, Pemerintah daerah telah bertemu Menteri terkait dan ketua DPR-RI untuk bagaimana mempercepat hal tersebut sehingga saat ini akan menjadi prioritas Pemerintah daerah untuk diproses lebih cepat,” pungkasnya.
(dp-30)
