 |
| Peta wilayah Maluku Tenggara Raya |
Saumlaki, Dharapos.com
Perjalanan panjang yang di tempuh oleh tim konsolidasi pemekaran Provinsi Maluku Tengara Raya atau Malra Raya hinga saat ini semakin membuahkan hasil dengan adanya dukungan dari Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.
Ditemui di penginapan Pantai Indah Saumlaki, Senin (7/9), Wakil Ketua Tim Konsolidasi Percepatan Pemekaran Provinsi Malra Raya – Jules C. Dumatubun mengatakan saat ini, timnya yang diketuai oleh Nardy Refra tersebut telah melakukan sosialisasi perjuangan pemekaran Provinsi Malra Raya di sejumlah kabupaten dan kota yang bakal menjadi bagian dari wilayah provinsi Malra Raya jika di restui oleh Pempus.
Diantaranya, kabupaten Maluku Tenggara yang beribukota di Langgur, Kepulauan Aru yang beribukota di Dobo serta Kotamadya Tual.
Timnya itu, telah mengantongi dukungan dari Pemda dan sebagian besar komponen masyarakat di daerah-daerah tersebut. Saat ini, tim percepatan pemekaran provinsi Malra Raya sementara berupaya untuk menembus wilayah Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya guna mensosialisasikan misi perjuangan pemekaran, sekaligus menggalang dukungan Pemkab dan masyarakat.
“Saat ini kami berada di MTB sebagai perwakilan tingkat Malra untuk berkonsilidasi terkait pemekaran propinsi Malra Raya, sekaligus mendorong adanya pembentukan tim juga di kabupaten MTB.
Perlu di ketahui bahwa perjalan persiapan pemekaran ini sudah berjalan selama kurung waktu 6 – 7 tahun lalu dan perjuangan ini telah direstui oleh sejumlah Pemerintah daerah dan masyarakat,” tuturnya.
Di kabupaten MTB, tim yang terdiri dari sejumlah aktifis kepemudaan tersebut, mengaku telah bertemu dengan pimpinan DPRD dan Pemda MTB, dimana DPRD diwakili oleh Ny. Ema Labobar tersebut merespons positif.
Ia juga, menurut Dumatubun, berjanji akan mempertemukan tim percepatan pemekaran provinsi Malra Raya dengan tokoh masyarakat, ormas dan OKP serta stakeholders lain di daerah MTB.
Sementara itu, Wakil Bupati MTB – Petrus P. Werembinan, SH saat ditemui tim pemekaran di ruang kerjanya menyarankan agar sosialisasi yang hendak dilakukan oleh tim pemekaran ditunda sambil menanti kehadiran Bupati MTB – Bitzael S. temmar yang saat ini sedang menjalankan tugas dinas di luar daerah.
Terkait adanya isu letak ibu kota provinsi jika terjadi pemekaran, Jules mengakui jika timnya sama sekali tidak menghendaki salah satu daerah tertentu namun biarlah diserahkan kepada tim teknis yang akan melakukan kajian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian ia mengakui bahwa secara pribadi kota Saumlaki sangat layak dijadikan letak ibu kota provinsi Malra Raya jika dimekarkan nantinya.
“Dilihat dari perkembangan pembangunan yang cukup baik, dari sisi wilayah, MTB merupakan posisi yang berada di tengah kabupaten kota lain serta juga strategis karena berbatasan langsung dengan negara Australia dan Timor Leste. tetapi nanti kita kembalikan kepada tim yang melakukan kajian dari berbagai segi,” tambahnya.
Dumatubun juga menambahkan bahwa beberapa waktu lalu, tim percepatan pemekaran telah melakukan deklarasi bersama dengan berbagai perwakilan mahasiswa dan pemudah di kota Ambon. Bahkan di saat itu pula turut hadir salah satu anggota DPD RI Perwakilan Maluku yakni Jack Ospara.
Ke depan, jika tim percepatan pemekaran Provinsi Malra Raya telah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota, maka sudah pasti tim di tingkat provinsi akan dibentuk pula untuk mempercepat proses pemekaran wilayah sebagai solusi bagi pengentasan kemiskinan dan keterisolasian di wilayah Malra Raya.
(dp-18)
