Ambon, Dharapos.com – Kota Ambon
menjadi lokasi khusus (Lokus) “Penelitian dan Workshop RAW Model DMC untuk
Meningkatkan Kinerja Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) di Indonesia”
(Analisis Terhadap Variabel Antiseden dan Variabel Konsekuensi dari DMC), yang
dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Workshop sekaligus pengumpulan
data bagi pelaku UMKM kota Ambon, dilaksanakan pada Ruang Rapat Vlisingen,
Balai Kota, Kamis (15/8/2024) dengan menghadirkan tim peneliti yakni Prof. Budi
Haryanto dan Baretha Titioka.
Kehadirian tim peneliti di
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, diterima oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat, Ronald H. Lekransy, mewakili Pj. Wali Kota, Dominggus N.
Kaya.
Dalam arahan singkat yang
disampaikan Lekransy yang juga Plt. Kadis Kominfo kota Ambon, berterimakasih
kepada Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UNS, Prof. Budi Haryanto, karena
telah memilih Ambon sebagai lokus.
“Bagi kami ini menarik karena
setiap penelitian yang dilakukan, kajian-kajiannya berimplikasi positif bagi
rencana Pembangunan daerah, sehingga kami selaku Pemerintah Kota mengucapkan
terima kasih, karena memilihi Ambon sebagai lokus workshop,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan keberadaan
UMKM ini tentu memberi dampak yang sangat besar bagi perekonomian bagi suatu
daerah, termasuk kota ini. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan
kesiapan dalam mengembangkan UMKM.
“Dengan demikian kita berharap
bahwa kedepan UMKM lebih masif untuk mensosialisasikan produknya lewat semua
kanal sosial media (sosmed) yang dimiliki, Pemerintah Kota (Pemkot) juga akan
memfasilitasi pengembangan dan pemasaran
semua produk yang dimiliki,” terangnya.
Tambahnya, dengan begitu selain
meningkatkan ekonomi daerah, UMKM juga sejahtera dan tentunya para costumer
dipermudahkan dengan pemanfaatan sosmed tersebut.
“Ambon maju dan dapat mencapai
Kota yang smart. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam UMKM
tentunya dapat membantu indeks presepsi terkait dengan pelayanan publik
berbasis elektronik,” pungkasnya.
(dp-53)
