Ambon, Dharapos.com – Salah satu garda terdepan dalam
penanganan stunting di pedesaan adalah kader TP-PKK dan Posyandu.
Dan untuk memaksimalkan itu harus melalui peningkatan Sumber
Daya Manusia (SDM) kader.
“Mereka harus memahami apa itu stunting dan cara
penanganannya, sebelum memberikan penjelasan kepada masyarakat yang masih belum
memahami tentang stunting. Sehingga, peningkatan kapasitas SDM kedua kader ini
perlu dimaksimalkan,” demikian disampaikan Duta Parenting Provinsi Maluku,
Widya Pratiwi Murad Ismail saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku, di ruang rapat lantai II
Kantor Gubernur, Kamis (26/1/2023).
Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut sebaiknya
disisipkan dalam program kerja prioritas TP-PKK Maluku dan pemerintah daerah
untuk mendukung pemerintah pusat yang lebih dulu telah menetapkan Stunting
sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN).
“Setelah pertemuan hari ini, kedepan kita lakukan Rakor di kabupaten/kota
dan hal ini akan menjadi penekanan agar kader-kader TP-PKK dan posyandu di
kabupaten/kota sampai di kecamatan dan desa mesti kita bekali. Caranya seperti
apa, kita akan sinergikan dengan para pimpinan OPD terkait,” jelas Widya.
Ia menilai, saran tentang peningkatan kapasitas yang ia
utarakan ini sangat relevan dengan hasil kunjungan TP-PKK Provinsi Maluku ke
kabupaten/kota dalam beberapa tahun terakhir.
Hasil itu menunjukkan, bila mayoritas kader posyandu masih
belum memahami apa itu stunting.
“Setiap kali kita turun ke desa, saya langsung
mengobrol dengan kader posyandu. Saya tanya apa itu stunting? Mereka masih
bingung karena belum paham. Padahal tim kesehatan telah mensosialisasikan
tentang stunting dan cara penanganannya. Saya ingin apa yang sudah kita buat di
provinsi, nantinya ditiru kabupaten/kota. Apa sasaran kita tahun lalu? Diharapkan
dapat tercapai. Dan kedepan, harus ada pola baru, target baru, inovasi baru,
sehigga target angka prevalensi stunting 14 persen oleh Pemerintah di tahun
2024 tercapai,” tandas Widya.
Ditempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Maluku Meikyal Pontoh mengatakan, peningkatan kapasitas yang disarankan
Ketua TP-PKK Provinsi Maluku sudah sesuai rancangan strategis.
Dengan begitu, kader posyandu dan TP-PKK sebaiknya harus ada
di bawah satu kelembagaan yaitu Pokjanal dari tingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.
“Fungsi dari Pokjanal ini untuk mengawasi pelayanan di
Posyandu. Sebagai penggerak dari Posyandu adalah kader. Nah kader ini yang
harus ditingkatkan kapasitasnya,” jelas Pontoh.
Terkait kurangnya pemahaman kader posyandu maupun TP PKK
dalam memaksimalkan perannya dalam penanganan stunting.
Mantan Kadiskes Provinsi ini mengakui, akibat kelembagaan
belum berjalan sebagaimana mestinya,
sehingga pelatihan yang dilaksanakan dinas kesehatan baik di tingkat
provinsi, kabupaten/ kota maupun desa tidak berjalan maksimal.
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting
di Provinsi Maluku ini dihadiri Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Fibra
Breemer, Kepala Bappeda Maluku Anton Lailossa, Kadis Kesehatan dr. Zulkarnaen,
Kadis Lingkungan Hidup R. Syauta, Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan Erawan
Asikin dan beberapa perwakilan pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku terkait
lainnya.
(dp-19)