 |
| Timotius Murib |
Papua, Dharapos.com
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib mengatakan jika pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dipaksakan maka masyarakatlah yang akan tergilas dengan kemajuan ekonomi di daerah lain dan orang asli Papua harus belajar dan siap untuk bersaing di bidang ekonomi dalam menghadapi pasar global.
“Mungkin dengan kesempatan sekarang ini, apalagi dengan adanya dana Otsus 80 persen yang mana berpihak kepada pembangunan ekonomi, kita memberikan pemahaman pendidikan kepada masyarakat untuk bagaimana mereka bisa berdagang dan bisa berusaha. Itu dulu,” kata Murib kepada wartawan di Jayapura, Papua, belum lama ini.
Ditegaskannya, untuk pemekaran sebuah Provinsi harus mempunyai dasar atau UU yang jelas, jangan seperti Provinsi Papua Barat yang dimekarkan tanpa UU yang jelas. Hal ini jangan sampai terulang lagi.
“Saya sangat berharap kasus ini tidak terulang lagi. Tapi kalau bisa mari duduk sama-sama dan lakukan secara administrasi dengan melihat benar-benar masyarakat setempat apakah sudah siap untuk bersaing dengan pengaruh global. Saya tidak bilang pengaruh teman-teman dari non Papua ya, tetapi pengaruh global,” kata tegas Murib.
Menurutnya, pemekaran DOB bukan solusi untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat Papua. Tapi yang benar adalah bagaimana caranya Gubernur, Bupati dan Wali kota melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar berpihak kepada rakyat dari dana-dana yang sudah diterima.
“Dana otonomi khusus itu besar, dan kebijakan Gubernur membagi 80-20 itu sudah jelas. Sekarang tinggal action dari eksekutor-eksekutor, terutama Bupati/Wali kota, kepala dinas terutama pendidikan dan kesehatan itu harus mendapat perhatian baik, sehingga benar-benar memihak ke rakyat,” tegas Murib.
Pimpinan lembaga kultur orang asli Papua ini juga mengatakan sampai saat ini pihaknya belum pernah memberikan rekomendasi untuk pemekaran Provinsi. Namun yang ditampung selama ini adalah untuk pemekaran Kabupaten/Kota.
“MRP belum memberikan rekomendasi untuk pemekaran Provinsi yang diusulkan atau aspirasi yang kami dengar dari masyarakat, yaitu Provinsi Papua Tengah, Selatan dan Papua Barat Daya. Dan sampai hari ini MRP belum memberikan rekomendasi untuk pemekaran itu,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan, tidak ada rencana pembentukan Provinsi baru yang dimekarkan dari Provinsi Papua sebagaimana dinyatakan sejumlah kalangan dan Pemerintah Provinsi Papua hanya menyetujui usulan pembentukan 22 daerah otonomi baru (DOB) tingkat Kabupaten/kota lantaran sudah melalui mekanisme yang benar.
Sementara wacana pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan yang didengung-dengungkan sejumlah pihak, ujarnya, tak didukung Pemerintah Provinsi Papua.
(Piet)