Namlea, Dhara Pos
 |
| Ilustrasi PNS |
Puluhan sekolah khususnya tingkat SD se-Kabupaten Buru baik itu di Pesisir, Dataran Rendah, Pegunungan maupun daerah terpencil ternyata hanya memiliki satu guru berlatar belakang PNS sekaligus menjabat Kepala sekolah.
Kondisi ini tentunya menjadi preseden buru bagi dunia pendidikan di kabupaten ini. Bahkan berbanding terbalik dengan harapan Bupati Buru, bahwa kedepan kabupaten Buru dapat meraih prestasi pendidikan yang gemilang dan prestasi yang hadal dari antara 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku.
Namun kenyataannya, masih ada puluhan sekolah yang hanya memiliki satu guru PNS yang dibantu guru relawan dan honorer.
Untuk mencegah rendahnya kualitas pendidikan di kabupaten ini, Coordinator Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Maluku, Ikram Mukadar meminta Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi dan Kadis Pendidikan, Drs A. Mukadar untuk segera bertindak.
“Terlalu banyak guru PNS yang cukup banyak mengabdi di dalam kota kabupaten untuk segera dimutasi guna mengatasi kondisi ini,” pintanya.
Menurutnya, permintaan LIRA ini didasari kompotensi guru PNS yang dinilai mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Terlebih utama, karena, adanya berbagai tunjangan sertifikasi dan juga tunjangan profesional yang diberikan Pemerintah.
“Bupati dan Kadis Pendidikan harus segera mengambil langkah tegas untuk memindahkan guru PNS yang bertumpuk di sekolah di kota kabupaten dan selanjutnya bertugas di sekolah yang minim PNS terutama di daerah terpencil, Pesisir, Pegunungan dan Dataran Rendah,” tegasnya.
Bila hal ini dilakukan, Mukadar yakin, kedepan pendidikan di tanah Bupolo akan meraih prestasi gemilang sebagaimana harapan Bupati selama ini.
“Bila surat mutasi sudah dilakukan, maka diharapkan kepada Bupati untuk tidak membatalkan surat yang resmi dikeluarkan dari Pemda setempat,” harapnya.
Sementara itu, saat dikompirmasi diruang kerjanya, Kadis Pendidikan kabupaten Buru, Drs. A. Mukadar mengakui guru PNS di sejumlah sekolah khususnya di Dataran Waeapo, pegunungan dan pesisir serta beberapa kawasan lainnya masih minim. Namun, demi pemerataan program pendidikan di kabupaten ini, pihaknya akan melakukan mutasi terhadap sejumlah guru yang selama hanya banyak bertumpuk di kota kabupaten.
Hal ini, tegas Kadis, berdasarkan pada apa yang tertera dalam surat lamaran menjadi PNS bahwa mereka telah menyatakan siap untuk ditempatkan dimana saja.
“Jadi, bagi guru PNS harus siap menerima mutasi, karena sudah cukup banyak guru PNS yang mengabdi di SD dalam kota kabupaten,” tegasnya.
(Rifai)
