 |
| Pertemuan Kadin Papua dan Jawa Timur Di Kota Jayapura, Provinsi Papua |
Papua, Dharapos.com
Dengan mengusung tema “Temu Bisnis to Bisnis”, sedikitnya 400 pelaku usaha kecil dan menengah sektor riil baik asal Papua dan Jawa Timur hadir dalam akselesari perdagangan antar pulau ini guna memajukan perekonomian khususnya di kedua provinsi, maka Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua dan Kadin Jawa Timur melaksanakan pertemuan di Hotel Horison, Kota Jayapura, Kamis siang (30/10).
Dalam sambutannya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menyambut baik pertemuan kedua Kadin ini dan mengemukakan bahwa Provinsi Papua belum selevel dengan Jawa Timur baik dari latar belakang sejarah dan perkembangan perekonomian.
“Kami juga akui selama 1 tahun enam bulan saya memimpin saya selalu berbicara mengenai ekonomi karena Papua tertinggal di bidang perekonomian,” ungkapnya saat membuka akselerasi Kadin Papua dan Kadin Jawa Timur tersebut.
Gubernur mengakui sejak tahun 1969 hingga 2.000 sebelum adanya reformasi, di Papua belum tersentuh ekonomi tapi sejak adanya reformasi orang Papua diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengembangkan perekonomian di tanahnya sendiri.
Selain itu, 50 triliun dana APBD yang masuk di Provinsi Papua dan masih bergantung pada APBD pusat, 70 persennya masuk di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan karena semua bahan material belanja di dua Provinsi tersebut.
“Saya mau katakan bahwa di Papua perekonomian kita baru mau berkembang. Dan, adanya kegiatan ini menunjukkan bahwa perekonomian di Papua selama kurun waktu 13 tahun ini sudah mulai berkembang. Dan, saya yakin Papua bisa bangkit, mandiri dan sejahtera dari segala aspek,” tandas Gubernur optimis.
Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015, diakuinya, menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Sehingga pelaku usaha di Papua harus memanfaatkan industri ikan, kayu dan pertanian serta potensi lainnya yang ada.
“Dengan kehadiran Kadin dari Jawa Timur menjadi partner dengan saudara – saudara di Papua untuk saling bertukar hasil produksi dengan Jawa Timur serta untuk melatih para pengusaha di Papua saat masuk MEA juga bisa bersaing dengan masyarakat lainnya di luar Provinsi Papua,” harap Gubernur.
Namun, yang masih menjadi kendala majunya perekopnomian di Papua adalah ketabahan dan kesabaran dari pengusaha Papua tidak sepeti orang di Jawa Timur yang selalu mensyukuri berapapun yang di dapat, bahkan harga barang-barang yang masuk di Papua juga terbilang mahal.
“Selama tidak ada industri di Papua tetap akan mahal dan tidak akan bisa bersaing dengan provinsi lain apalagi dengan adanya MEA dan ini yang kita khawatirkan,” bebernya.
Untuk itu, Gubernur meminta Bank Papua menjadi Bank devisa bagi masyarakat Papua dan 10 November 2014, PT. Freeport akan membuka rekeningnya di Bank Papua sehingga menjadi pasar baik didalam maupun di luar Papua.
“Dengan adanya kerja sama seperti ini saya harapkan Kadin Jawa Timur mendidik para pengusaha di Papua agar bisa bersaing di MEA. Dan, 50-60 triliun APBD kita akan naik kalau disetujui untuk kemajuan perekonomian di Papua,” jelasnya.
Sementara itu, sambutan Gubernur Jatim, Sukarwo melalui Kepala Biro Perekonomian, I Made Swastika mengakui bahwa Pemda Jatim menyambut baik adanya kerja sama akselesrasi perdagangan antar pulau ini.
Lebih lanjut, dikatakannya sedikitnya 30 pengusaha pelaku bisnis asal Jatim datang ke Provinsi Papua untuk saling bertukar ilmu pengetahuan, hal ini sesuai dengan UU nomor 3 tahun 87 yakni meningkatkan dan mengembangkan serta mendorong para pelaku ekonomi dan pelaku bisnis di Indonesia.
“Dengan adanya pertemuan ini kami harapkan bisa saling memberikan informasi, sebab tanpa adanya informasi apapun hasil produksi yang dihasilkan tidak akan bermanfaat,” lanjutnya.
Dengan adanya MEA, lanjut Made masyarakat Indonesia harus siap, tidak usah pesimis tapi harus dijadikan sebagai peluang.
“Ketika kita bekerja sama maka kita akan bisa bersaing dalam MEA, karena akan ada yang bisa kita lakukan dalam Period On Tarif, sehingga kita harus lakukan dengan meningkatkan kuallitas dan standar hasil produksi dengan kerja sama antar pulau secara egalitas atau kesetaraan sehingga terjadi pemerataan pembangunan,” tutupnya. (Piet)