 |
| Menkopolhukam RI, Mahfud MD saat memberikan keterangan pers di Ambon, Rabu (14/6/2023) |
Ambon, Dharapos.com – Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memulai sejumlah rangkaian kegiatan dalam
pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023
dengan melakukan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor
Gubernur Maluku, Kota Ambon, Maluku, Rabu (14/6/2023).
Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah
BNPP dalam pernyataan seusai rapat menjelaskan, pembangunan dan pengembangan
akses telekomunikasi ke daerah pedalaman dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)
terus berjalan semaksimal mungkin.
“Pembangunan akan
dilaksanakan semaksimal atau secepat mungkin,” tegas Menko Mahfud yang
saat ini juga menjabat sebagai Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo) dalam konferensi pers kepada media massa.
Menko Mahfud menjelaskan, sebagai
program jangka menengah, telah mempersiapkan Satelit Republik Indonesia
(Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023) waktu Indonesia, di Cape
Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS)
Nantinya, Satria-1 akan melayani
jaringan-jaringan untuk pelayanan publik di daerah terpencil seperti sekolah,
rumah sakit, Kantor TNI, Kantor Polisi dan sejumlah instansi lainnya.
“Satria-1 akan segera
beroperasi paling lambat Januari 2024,” tambahnya.
Menko Mahfud menambahkan, belum
bisa memastikan apakah ada kasus dugaan korupsi pembangunan base transceiver
station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Komunikasi dan
Informatika 2020-2022, yang terdapat pada kawasan perbatasan.
Secara yuridis, sambung Menko
Mahfud, berdasarkan hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) tower yang disediakan yang sudah berhasil diselesaikan dari Rp10 triliun
yang dikeluarkan, ternyata yang tersedia barangnya hanya bernilai Rp2 triliun.
Menurut Menko Mahfud, pemeriksaan
kasus korupsi masih terus berjalan di Kejagung.
“Diduga dan sekarang sudah
diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP 8,2 triliun dikorupsi. Berdasarkan
pekembangan terakhir memang ada tower-tower yang sudah siap cuma ketika
diperiksa BPKP, itu jaringan belum disambungkan,” jelas Menko Mahfud.
“Saya tak tahu apakah di
tempat saudara itu apakah BTS 4G yang jadi program atau yang termasuk. Kalau
termasuk, apakah barangnya ada atau tinggal disambung saja barangnya?”
tambah Menko Mahfud lagi.
(dp/BNPP)
