Saumlaki, Dharapos.com – Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) memastikan akan membangun kembali (merekonstruksi) sejumlah
fasilitas warga dan fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
yang rusak akibat gempa magnitudo (M) 7,5 pada Selasa (10/1/2023) pukul 02.47
WIT.
“Ini sebagai wujud perhatian Pemerintah pusat atas
perintah bapak Presiden Joko Widodo. Meskipun gempa beberapa hari yang lalu
akibatnya tidak begitu masif ditandai dengan tidak adanya korban jiwa yang
secara langsung akibat gempa, tetapi tentu saja Kabupaten Kepulauan Tanimbar
ini menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang haknya sama
dengan daerah-daerah,” kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, usai
meninjau sejumlah fasilitas yang rusak akibat gempa di Saumlaki, Kamis
(12/1/2023).
Dikatakan, sama seperti daerah lain yang baru saja terjadi
gempa besar, pemerintah pusat akan membantu pembangunan rumah warga yang rusak
berat senilai Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta dan untuk yang rusak ringan
Rp15 juta.
Dalam pemberian bantuan ini, pemerintah akan menggunakan
parameter untuk menentukan penyaluran nilai bantuan melalui verifikasi
Kementerian PUPR atas laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Untuk itu, data yang dihimpun oleh pemerintah daerah
segera dilaporkan ke pusat, sehingga mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, pembangunan rumah
kembali masyarakat yang terdampak ini bisa segera dilakukan,” katanya.
Letjen Suharyanto katakan, status tanggap darurat telah
ditetapkan Gubernur Maluku melalui Surat Keputusan No 86 Tahun 2023 dan Bupati
Kepulauan Tanimbar melalui Surat Keputusan Nomor 361/10 Tahun 2023 selama 14
hari, terhitung sejak tanggal 10 hingga 24 Januari 2023.
Walaupun tidak ada pengungsi karena rata-rata masyarakat
mengungsi ke rumah keluarganya, tetapi pemerintah akan memastikan kebutuhan
dasar masyarakat terdampak dengan cara membantu logistik siap pakai yang bisa
langsung dikonsumsi oleh masyarakat terdampak senilai Rp250 juta, yang secara
teknis akan disalurkan oleh pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Kemudian, untuk operasional harian selama tanggap darurat, Pemerintah
pusat memberikan bantuan senilai Rp350juta.
“Barangkali ditanggap darurat itu masih ada yang perlu
dilakukan ya ….terkaitnya evakuasi membantu masyarakat. Ini pun kami berikan
anggaran operasional 350 juta itu yang bisa kita sampaikan kepada korban. Tentang
satu korban meninggal saat menyelam, kami belum bisa memastikan apakah karena
akibat gempa atau tidak? Tetapi tentu saja menjadi perhatian. Saya monitor,
nanti dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten
memberikan santunan,” tambahnya.
Letjen TNI Suharyanto memastikan, proses rekonstruksi pasca
gempa di Tanimbar akan dilakukan secepatnya.
Dia meminta aparat kepolisian dan TNI di daerah untuk
membantu pemerintah daerah sehingga prosesnya berjalan tepat waktu yang
ditargetkan.
“Berulang kali saya sampaikan kepada Pemerintah daerah,
TNI dan Polri untuk membantu melakukan pendataan. Di tempat-tempat lain itu
kadang lambatnya karena pendataan. Makanya saya sampaikan ke Bupati dan jajaran
sudah segera dilaporkan data yang ada. Kalaupun nanti harus dua tahap tidak
apa-apa, yang penting sudah pasti sehingga masyarakat yang terdampak ini tidak
terlalu lama menunggu bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat,”
tandasnya.
Pantauan di lapangan, Letjen TNI Suharyanto dan rombongan
dari Jakarta serta rombongan pimpinan TNI – Polri Maluku tiba di Saumlaki,
Kamis (12/1/2023) siang dan langsung meninjau sejumlah rumah warga yang rusak
di kota Saumlaki dan sekitarnya.
Selain itu, mereka juga meninjau fasilitas pelayanan publik
yang rusak akibat gempa seperti lapangan upacara Mandriak dan Puskesmas Saumlaki.
Usai melakukan pemantauan langsung, Suharyo dan rombongan
yang didamping forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) Kepulauan Tanimbar itu
mengunjungi gabungan posko bencana di markas Kodim 1507/Saumlaki dan
menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Penjabat Bupati setempat Daniel
Edward Indey.
Pewarta : Novie Kotngoran
