Ambon, Dharapos.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan peran strategis Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045, khususnya melalui penguatan ketahanan keluarga.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Kota Ambon Tahun 2025 yang digelar di Manise Hotel Ambon, Rabu (17/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Ketua dan Pengurus TP PKK Provinsi Maluku, Ketua dan Pengurus TP PKK Kota Ambon, pengurus PKK dari lima kecamatan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Ambon, serta Penjabat Sekretaris Kota Ambon.
Dalam sambutannya, Bodewin menyampaikan bahwa Rakerda merupakan momentum penting untuk menegaskan kembali tujuan organisasi sekaligus memastikan seluruh potensi dan sumber daya PKK dapat dikelola secara optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“PKK adalah gerakan sosial kemasyarakatan yang memiliki peran strategis. Rakerda ini harus dimaknai sebagai upaya konsolidasi untuk menentukan arah gerak organisasi lima tahun ke depan,” ujar Bodewin.
Ia menjelaskan, visi besar Indonesia Emas 2045 membutuhkan kerja bersama seluruh elemen bangsa, termasuk PKK sebagai mitra strategis pemerintah yang bergerak langsung di tingkat keluarga. Menurutnya, generasi Indonesia Emas adalah anak-anak yang saat ini masih berada dalam kandungan hingga usia sekolah, sehingga membutuhkan perhatian dan intervensi sejak dini.
“Dimulai dari ibu hamil, seribu hari pertama kehidupan, hingga pembinaan anak dan remaja, semua itu menjadi ruang pengabdian PKK. Dari sanalah akan lahir generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing,” jelasnya.
Bodewin juga menyoroti sejumlah tantangan sosial yang masih dihadapi Kota Ambon, seperti kasus HIV/AIDS, penyalahgunaan minuman keras, meningkatnya kriminalitas, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menilai berbagai persoalan tersebut berakar dari lemahnya ketahanan keluarga.
“Penguatan keluarga adalah kunci pembangunan manusia. Di sinilah PKK berperan sebagai garda terdepan melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap Rakerda TP PKK Kota Ambon Tahun 2025 dapat menghasilkan program kerja yang realistis, terukur, selaras dengan kebijakan PKK pusat dan provinsi, serta mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat Kota Ambon.
“Program PKK harus memberi dampak langsung bagi keluarga dan masyarakat, sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, menegaskan bahwa Rakerda menjadi momentum strategis lima tahunan untuk merumuskan arah kebijakan dan program pemberdayaan keluarga yang selaras dengan pembangunan daerah serta visi Indonesia Emas 2045.
“Rakerda ini menjadi forum penting untuk menyusun langkah strategis Gerakan PKK agar program yang dihasilkan lebih terarah, efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Lisa.
Ia menekankan bahwa Gerakan PKK merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta memiliki peran vital dalam pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan.
Sebagai mitra pemerintah, TP PKK Kota Ambon, lanjut Lisa, berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Ambon dalam mendukung 17 program prioritas Pemkot Ambon demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“PKK akan terus bekerja dan bergerak bersama pemerintah dalam mewujudkan Ambon yang maju dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Lisa juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap program pemberdayaan keluarga dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program kerja yang kita rumuskan harus inovatif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan keluarga,” katanya.
Dalam rangkaian kegiatan Rakerda tersebut, TP PKK Kota Ambon juga menyerahkan bantuan makanan olahan berbahan dasar ikan kepada perwakilan masyarakat sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, diserahkan pula bantuan alat antropometrik kit untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta pemantauan tumbuh kembang anak di masyarakat.
(dp-53)
