Ambon, Dharapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk segera mengambil langkah konkret menghadapi potensi peningkatan curah hujan pada Juni–Juli 2026, sebagaimana diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, William Mairuhu, Rabu (22/4/2026), menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini guna mencegah dampak banjir yang selama ini kerap merugikan masyarakat.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Komisi I menemukan sejumlah titik rawan banjir, salah satunya di Sungai Wailawa, Negeri Tawiri. Setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, sungai tersebut meluap dan menggenangi permukiman warga.
“Kondisi ini berulang setiap tahun. Artinya, perlu ada penanganan serius dan terencana, bukan hanya bersifat sementara,” ujar Mairuhu.
Ia menjelaskan, langkah yang perlu segera dilakukan BWS Maluku antara lain normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi, pembersihan sampah yang menghambat aliran air, serta perbaikan dan penguatan talud di titik-titik kritis.
Selain itu, BWS juga diminta untuk melakukan penataan daerah aliran sungai (DAS), termasuk mengendalikan penyempitan badan sungai akibat bangunan liar serta vegetasi yang tidak tertata.
“Kalau aliran sungai lancar dan kapasitasnya kembali normal, risiko meluap saat hujan deras bisa ditekan,” jelasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong adanya koordinasi intensif antara BWS, Pemerintah Kota Ambon, serta instansi terkait lainnya, termasuk BPBD, untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana.
Langkah lain yang dinilai penting adalah pemasangan sistem peringatan dini di kawasan rawan banjir, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan memahami prosedur evakuasi saat terjadi kondisi darurat.
Mairuhu berharap, upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi, tetapi lebih kepada pencegahan yang terukur dan berkelanjutan.
“Kalau ini dikerjakan dari sekarang, kita bisa meminimalisir dampak yang lebih besar. Intinya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” tutupnya.
(dp-53)
