Ambon, Dharapos.com – Pemerintah Kota Ambon menyiapkan langkah efisiensi belanja untuk menutup defisit sekitar Rp4,166 miliar dalam postur APBD pada pembahasan KUA-PPAS.
Hal itu disampaikan Jacob kepada Dharapos.com, Selasa (22/9/2026).
Ia menjelaskan, defisit tersebut akan ditutup melalui efisiensi terhadap sejumlah kegiatan dan belanja yang dinilai dapat ditekan, seperti sosialisasi, perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa.
“Hari ini kan pembahasan KUA-PPAS. Postur APBD untuk KUA-PPAS ini ada defisit sekitar Rp4,166 miliar. Untuk menutupi Rp4,166 miliar ini, kita akan melakukan efisiensi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan sosialisasi, perjalanan dinas, maupun belanja-belanja barang,” jelas Jacob.
Selain efisiensi belanja, Pemkot Ambon juga mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam tiga bulan terakhir tahun anggaran 2026.
“Di sisi lain, diupayakan di tiga bulan terakhir ini teman-teman yang terkait dengan pengelola pendapatan daerah itu meningkatkan pendapatan mereka,” katanya.
Menurut Jacob, langkah tersebut dilakukan melalui dua sisi, yakni menekan belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jadi di satu sisi kita efisiensi terhadap pengelolaan-pengelolaan yang menurut kita tidak terkait dengan kebutuhan masyarakat, itu bisa diefisiensi seperti perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, belanja barang dan jasa. Tapi di sisi lain juga teman-teman OPD sesuai dengan arahan Pak Wali Kota itu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD di tiga bulan terakhir ini,” terangnya.
Ia mengatakan, realisasi pendapatan daerah dalam tiga bulan terakhir berpeluang melampaui target yang ditetapkan dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.
“Bisa saja yang mereka rencanakan itu melebihi target yang ditetapkan di rencana perubahan APBD. Bisa saja melebihi target itu. Sehingga dua sisi itu yang nanti merupakan kebijakan kita ke depan untuk menutup defisit. Itu poinnya,” ujarnya.
Sementara itu, pembahasan bersama DPRD Kota Ambon masih berlangsung. Berbagai masukan dari DPRD akan menjadi catatan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, khususnya pengaturan belanja selama tiga bulan terakhir tahun anggaran berjalan.
“Karena sekarang ini pembahasan dengan dewan, pikiran-pikiran teman-teman dari DPRD itu kita akomodir sebagai catatan-catatan ke depan, khususnya tiga bulan terakhir ini, apa yang kita harus lakukan, belanja-belanja yang terkait dengan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
(dp-53)
