Ambon, Dharapos.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Body Wane Mailuhu, akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik tiga ruang kelas rusak di kawasan SD Negeri 2 Latuhalat yang sebelumnya menjadi perhatian publik menyusul kunjungan lapangan Komisi II DPRD Kota Ambon.
Body menegaskan, tiga dari enam ruang belajar yang berada di lokasi tersebut secara administrasi tercatat sebagai milik SD Negeri 1 Latuhalat. Dengan demikian, apabila ketiga ruangan itu mendapatkan program revitalisasi, proses pengusulannya tetap melalui SD Negeri 1, bukan SD Negeri 2.
Penjelasan tersebut disampaikan Body kepada Dharapos.com di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026), untuk meluruskan persoalan yang berkembang setelah Komisi II melakukan peninjauan langsung ke sekolah tersebut.
Persoalan ini bermula dari kondisi ruang belajar yang mengalami kerusakan hingga berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar ketika hujan turun. Kondisi tersebut kemudian mendorong Komisi II DPRD Kota Ambon turun langsung melakukan peninjauan lapangan (on the spot) guna melihat kondisi fasilitas pendidikan sekaligus memastikan persoalan yang dihadapi pihak sekolah.
Dalam perkembangan berikutnya, muncul persoalan mengenai tiga ruang kelas yang menjadi perhatian dalam rencana perbaikan atau program revitalisasi. Hal ini turut memunculkan sorotan dari pihak SD Negeri 1 Latuhalat, terutama berkaitan dengan status ruangan yang dinilai merupakan bagian dari fasilitas sekolah tersebut.
Menanggapi hal itu, Body menjelaskan bahwa lokasi tersebut memang digunakan oleh dua sekolah, yakni SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Latuhalat. Dari enam ruang belajar yang ada, tiga di antaranya tercatat sebagai milik SD Negeri 1 berdasarkan administrasi dan data Dapodik.
“Ada enam ruang belajar di situ dan tiga di antaranya punya SD Negeri 1 Latuhalat. Jadi, kalau program revitalisasi ini berjalan, ketiga ruangan itu tidak mungkin turun ke SD Negeri 2 karena secara administrasi, secara data Dapodik itu milik SD Negeri 1,” jelasnya.
Ia mengakui, ketika Komisi II melakukan kunjungan lapangan, peninjauan berlangsung pada siang hari sehingga aktivitas belajar SD Negeri 1 sudah selesai. Saat itu, pihak yang masih berada di lokasi adalah SD Negeri 2.
Namun, kondisi tersebut bukan berarti Komisi II hanya melihat fasilitas milik satu sekolah. Menurutnya, pihaknya mengetahui pembagian fasilitas yang digunakan kedua sekolah, termasuk ruang kelas dan kamar mandi.
“Apa salahnya katong (kita) lihat semua. Malahan beta tahu mana kamar mandi SD Negeri 1, mana kamar mandi SD Negeri 2. Sudah dibilang juga mana ruangan milik SD Negeri 2 dan mana milik SD Negeri 1,” ungkapnya.
Karena itu, ia memastikan tidak ada persoalan apabila nantinya tiga ruang kelas tersebut mendapatkan bantuan revitalisasi melalui SD Negeri 1. Sebab, secara administrasi ruangan tersebut memang tercatat sebagai bagian dari sekolah itu.
Sebaliknya, apabila ruang kelas yang diperbaiki merupakan milik SD Negeri 2, maka proses pengusulan dan penanganannya harus melalui SD Negeri 2.
Selain persoalan status ruangan, Body juga menyoroti pentingnya ketelitian operator sekolah dalam menginput data kerusakan bangunan melalui Dapodik. Hal ini menjadi salah satu poin yang disampaikan Komisi II ketika menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan Kota Ambon setelah peninjauan lapangan.
Menurutnya, kondisi kerusakan bangunan harus dicantumkan secara jelas dan disertai dokumentasi pendukung agar dapat terbaca dalam sistem dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengusulan bantuan.
“Jangan tulis rusak saja. Bagusnya itu rusak berat, kemudian lampirkan semua dokumentasi supaya bisa masuk di sistem. Karena data ini diambil secara sistem,” tegasnya.
Body menilai, persoalan yang berkembang sebenarnya lebih disebabkan kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak terkait. Padahal, kedua sekolah tersebut berada dalam satu lokasi sehingga koordinasi semestinya dapat dilakukan dengan baik.
Ia pun mengingatkan agar persoalan yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan terlebih dahulu dikomunikasikan secara langsung, termasuk dengan DPRD melalui Komisi II, daripada berkembang menjadi polemik di media sosial.
“Kantor DPRD Kota Ambon, khususnya Komisi II, terbuka lebar kalau ada yang ingin mengadu. Tapi jangan mengadu di medsos, nanti jadi bola liar. Datang lalu sampaikan di sini,” ujarnya.
Ia menegaskan, masing-masing sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan sesuai status ruangan dan data administrasi yang tercatat.
“Kalau SD Negeri 1 punya, silakan SD Negeri 1 berproses, mau tunjuk siapa yang kerja juga silakan. Kalau itu SD Negeri 2 punya ruangan, ya silakan SD Negeri 2,” tandasnya.
Menurut Body, tujuan utama Komisi II turun langsung ke sekolah tersebut adalah memastikan persoalan fasilitas pendidikan yang berdampak terhadap kenyamanan proses belajar mengajar dapat ditangani. Karena itu, ia berharap polemik yang muncul tidak mengaburkan kebutuhan utama, yakni perbaikan ruang kelas agar para siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aman dan nyaman.
Ia juga menyebutkan, apabila peninjauan dilakukan pada pagi hari, Komisi II tentunya berkesempatan bertemu langsung dengan pihak SD Negeri 1. Sebab, pada saat kunjungan berlangsung, aktivitas sekolah tersebut sudah selesai.
Bahkan, pihak SD Negeri 2 juga telah menyampaikan bahwa ruangan di bagian sebelah merupakan milik SD Negeri 1 yang selama ini digunakan bersama.
Dengan penjelasan tersebut, Body berharap persoalan mengenai tiga ruang kelas itu dapat dipahami secara utuh, terutama terkait pembagian penggunaan ruangan, administrasi Dapodik, serta mekanisme pengusulan program revitalisasi bagi masing-masing sekolah.
(dp-53)
