 |
| John Malindri, SH |
Saumlaki, Dharapos.com
Anggaran senilai Rp 1,9 Triliun lebih yang dikucurkan Pemerintah Pusat bagi Provinsi Maluku dalam upaya pengembangan wilayah perbatasan di tiga kabupaten masing-masing Maluku Tenggara Barat (MTB), Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya (MBD) patut mendapat apresiasi dan dukungan seluruh warga masyarakat di ketiga wilayah tersebut.
Dimana upaya ini menjadi salah satu target utama Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2015 telah dilaunching, beberapa waktu lalu di Saumlaki, Kabupaten MTB.
Dan khusus untuk kabupaten MTB sendiri mendapat kucuran dana sebesar Rp 1.086.086.786.566,- yang langsung disalurkan pihak Kementerian ke kabupaten penerima tanpa melalui provinsi.
Meski demikian, dengan nilai anggaran yang sangat besar tersebut diakui sangat rawan penyalahgunaan.
Kepada Dhara Pos, Minggu (3/1), Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Tanimbar – Johanis Bosco Malindir, SH mengatakan bahwa persoalan kucuran dana Gerbangdutas untuk Kabupaten MTB telah menjadi bagian dari isu menarik yang selama ini di bahas pada setiap pertemuan dengan komunitas Masyarakat Adat.
AMAN Daerah Tanimbar dengan keanggotaannya berjumlah 42 komunitas yang berada pada 42 desa ini menilai bahwa jika dana Gerbangdutas digunakan sebaik mungkin sebagaimana peruntukannya maka sudah pasti negeri berjuluk “Duan-Lolat” ini mengalami perubahan yang signifikan.
Ditegaskan pula bahwa dirinya sangat mendukung upaya Pempus dalam rangka mengembangkan kawasan perbatasan di Kabupaten MTB yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia.
“Sebagai warga, kita harus mendukung rencana ini karena salah satu tujuan utama dari program Gerbangdutas ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat,” tandasnya.
Meski demikian, salah satu hal penting yang juga turut menjadi sorotannya adalah terkait penggunaan anggaran yang besaran nilainya menurut Malindri cukup fantastis.
“Saya kira terkait penggunaan anggarannya, harus dilakukan pengawasan yang super ketat apalagi dengan penyalurannya yang tidak melalui provinsi tetapi langsung ke kabupaten. Olehnya itu, hal ini juga turut menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawasi penggunaannya,” harapnya.
Karena dengan ikutsertanya masyarakat untuk turut melakukan pengawasan, maka diharapkan realisasi penggunaan dana-dana tersebut dapat berjalan sesuai dengan peruntukkannya.
Dan sebagai solusi yang strategis, AMAN Tanimbar menilai bahwa fungsi kontrol dari pihak berwenang dalam hal ini institusi Kepolisian dan Kejaksaan harus lebih dimaksimalkan lagi, termasuk DPRD sebagai representasi masyarakat.
Sementara itu, terkait proses pencairan anggaran yang dikucurkan bagi program Gerbangdutas juga menjadi sorotan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi Maluku.
Kepala BPP Provinsi Maluku, Ronny SW. Tairas mengakui jika pihaknya hanya memiliki kewenangan sebatas melakukan fungsi pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tiga kawasan perbatasan.
“Yang menjadi permasalahannya adalah dana-dana yang dikucurkan tersebut tidak lewat provinsi tetapi langsung dari Kementrian ke kabupaten yang akan dibangun. Kita hanya diminta untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang di kerjakan, dan dana yang dikucurkan cukup besar yaitu 1,9 Triliun rupiah,” akuinya kepada wartawan, baru-baru ini.
Menurut data Rekapitulasi Anggaran Kementerian/LPNK TA. 2015 Di Provinsi Maluku (Rencana Aksi Pengelolaan Batas Negara Tahun 2015) total dana yang dikucurkan dari Kementerian untuk tiga kabupaten di wilayah perbatasan masing-masing Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar Rp 1.086.086.786.566,- Maluku Barat Daya Rp 537.196.341.464,- dan Kepulauan Aru sebesar Rp 325.629.515.393,-
“Saya memang protes ke BNPP, kenapa saya yang di obok-obok tentang ini (Gerbangdutas-red) sementara padahal anggaran proyek semua itu tidak melalui saya tetapi secara administrasi saja namun setiap rapat anggaran saya yang selalu diobok-obok,” heran Ronny.
Atas fakta ini, dirinya menyarankan untuk tahun anggaran mendatang agar kebijakan tersebut harus dirubah.
“Saran saya, kedepannya jangan lagi langsung ke Kabupaten, provinsi ini gigit jari dalam arti kita mau meminta laporannya setengah mati, kita mau intervensi, tidak boleh. Mungkin saja mereka dikabupaten berpikir kamu ini siapa? Kita ini kan dapat dananya langsung dari pusat bukan dari provinsi. Akhirnya kita minta laporan mesti ngemis-ngemis dan seperti inilah kesulitan-kesulitan kami saat turun mengecek di lapangan,” beber Ronny.
Kebijakan ini, lanjut dia, harus segera dirubah atau diperbaiki karena selain kesulitan-kesulitan tadi, pihaknya juga menguatirkan penggunaan anggaran yang tidak maksimal karena semuanya langsung diatur oleh kabupaten.
“Saya kira hal-hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat,” harapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait dibawah pengawasan Badan Nasional
Penanggulangan Perbatasan (BNPP) telah mengganggarkan dana lebih dari Rp. 1,9 Triliun bagi 3 Kabupaten perbatasan di Provinsi Maluku dalam tahun anggaran 2015.
Ketiga kabupaten tersebut masing-masing Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Prioritas pembangunan di wilayah perbatasan NKRI dengan Australia dan Timor Leste ini bertujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat di pulau-pulau kecil dan terluar.
Acara peresmian (Launching) Gerbangdutas 2015 di Provinsi Maluku dan Lokakarya Nasional dengan tema: Mewujudkan kawasan perbatasan Maluku sebagai pintu gerbang selatan ekonomi dan perdagangan dihadiri sejumlah Kementrian terkait dan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Maluku serta 3 Pemerintah Kabupaten perbatasan di Maluku digelar di gedung Kesenian Saumlaki, Selasa (25/8).
Pelaksana Harian Sekretaris BNPP – Eko Subowo dalam laporannya mengatakan melalui Gerbangdutas 2015, Pempus telah menyediakan RP. 1.948.912.643.424,- untuk pembangunan di 3 Kabupaten tersebut.
Alokasi anggaran akan dikonsentrasikan pada pembangunan sejumlah sektor dari kementrian terkait seperti Kementrian PU dan Pera, Kementrian Perhubungan, Kementrian ESDM, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Kesehatan, Kementrian Perdagangan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pertahanan, Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementrian Desa,PDT dan Transmigrasi, Kementrian Perindustrian, Kementrian Ketenagakerjaan, Kementrian Sosial, Kementrian LH dan Kehutanan, Kepolisian, dan BNPP.
Alokasi anggaran sebagaimana Program Gerbangdutas 2015 Provinsi Maluku untuk 3 kabupaten tersebut terperinci sebagai berikut: Kabupaten MTB Rp 1.086.086.786.566,- MBD Rp 537.196.341.464,- dan Kabupaten Kepulauan Aru yakni Rp 325. 629.515.393,-
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang juga selaku Ketua BNPP – Tjahjo Kumolo mengatakan BNPP hadir dalam upaya percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
Dengan anggaran yang mencapai lebih dari Rp. 1 Trilyun itu, DPRD MTB sebagai representasi masyarakat diminta untuk tetap mengontrol dengan baik penggunaan dan penyerapan anggaran.
Total anggaran tersebut akan difokuskan pada sejumlah aspek seperti dari KKP akan menyerahkan kapal 30 GT, pengadaan kapal kargo untuk menghubungkan jalur ekonomi di bagian selatan, pembangunan dermaga apung, pengaspalan jalan di dalam kota Saumlaki sepanjang 4,2 Km, Pembangunan Pasar Omele dari kementrian perdagangan, serta upaya membuka jalur penerbangan Darwin – Saumlaki – Ambon.
“Kami akan segera membuka koordinasi dengan menyurati pihak Garuda untuk siap dan setidaknya Jumat atau Sabtu ini membuka penerbangan antara Saumlaki-Darwin, sehingga Saumlaki sebagai daerah perbatasan dan juga menjadi daerah tujuan wisata. Bersamaan dengan pembukaan jalur ekonomi selatan akan mempercepat proses pertumbuhan yang ada,” janjinya.
(dp-18/16)
