Papua, Dharapos.com
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, S.IP MH meminta kepada 11 Bupati untuk mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan serentak dilaksanakan tahun ini.
“Terutama kepada tiga bupati yang masa jabatannya akan berakhir atau sudah dua periode menjadi bupati yakni Bupati Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Kabupaten Asmat,” ungkapnya.
Kepada tiga bupati yang akan berakhirnya masa jabatannya, ujar Gubernur agar dapat mengakhiri jabatannya dengan baik. Jangan sudah berakhir, tetapi bikin rusak lagi.
“Harus menunjukkan dengan baik terutama kepada masyarakat, yang sudah dilakukan oleh Bapak SBY, kita harus ikuti pola itu yang meletakkan jabatan dengan baik,” ujarnya.
Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat Pilkada, karena selama ini banyak masalah yang timbul pada penyelenggaraan Pilkada.
“Pertarungan juga lebih, jangan lagi membuat sesuatu yang menciptakan stabilitas yang menyebabkan masyarakat terganggu. Hal ini tidak boleh terganggu,” tandasnya.
Kepada KPU dan Panwas, Gubernur mengharapkan agar lebih baik. Karena semua persoalan yang terjadi di Papua saat penyelenggaraan Pilkada dibawah semua ke Jakarta, baik digugat dan menggugat.
“Jadi tolong kepada Panwas agar melakukan seleksi dengan baik kemampuannya, jangan seleksi yang tidak bagus agar tidak berdampak pada penyelenggaraan Pilkada,” tegasnya.
MRP Harus Perjuangkan Hak Masyarakat Papua
Di kesempatan yang sama, Gubernur juga mengatakan Majelis Rakyat Papua yang merupakan lembaga kultur orang asli harus memiliki kompetensi untuk memperjuangkan hak dari masyarakat pribumi Papua.
Hal itu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku untuk membangun Papua sehingga visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dapat terwujud.
Ditegaskan Gubernur, MRP bukanlah lembaga separatis, namun kehadirannya sebagai lembaga representase orang Papua dan harus mampu menjalankan amanat UU No. 21 tahun 2001.
“Dalam UU nomor 21 itu sudah jelas mengatakan semua boleh diminta oleh masyarakat Papua, asal jangan minta Merdeka dan memisahkan diri keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkapnya.
Sejak dipercayakan untuk memimpin Papua, kata Lukas Enembe, dirinya sudah merubah panggilan untuk para petinggi MRP, dimana bukan lagi yang terhormat tetapi yang Mulia. “Jadi sekarang kami panggil pimpinan MRP itu yang Mulia, untuk itu tindakan juga harus mulia,”ungkap Gubernur.
Untuk itu, Kepala Pemerintahan Provinsi Papua ini juga meminta agar jangan ada perpecahan dalam lembaga kultur orang asli Papua ini, tapi bekerja sama dalam memperjuangkan hak masyarakat, karena di dalam MRP ada perwakilan adat, agama, dan perempuan.
Dijelaskannya, miniatur Indonesia adalah Papua, dan empat pilar kebangsaan (Bhineka Tunggal Ika,
Pancasila, UUD 45, NKRI) benar-benar dilakukan di Provinsi paling timur Indonesia ini karena tempat lain tidak ada.
“Saya tidak pernah mendengar di Papua ada rumah ibadah di bakar dan lain sebagainya. Itu karena empat pilar kebangsaan benar benar dijalankan di Papua,”tutup Gubernur.
(Piet)