 |
| Bupati KKT Petrus Fatlolo (tengah) saat membuka Musda PPNI yang ditandai dengan pemukulan tifa |
Saumlaki, Dharapos.com – Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT) Petrus Fatlolon membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pertama di kabupaten itu.
Kegiatan diselenggarakan di aula Enus, kediaman Bupati, Sabtu (26/10/2019) dan turut dihadiri
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah pimpinan dinas/badan bersama dengan puluhan peserta yakni perawat yang bertugas di lingkup KKT.
Dalam sambutannya, Fatlolon menyampaikan apresiasi yang sangat besar karena sejak Indonesia merdeka, baru pertama kali diselenggarakannya Musda PPNI di Kepulauan Tanimbar.
“Mengingat ini adalah Musda pertama, maka saya secara pribadi merasa rugi apabila tidak termasuk dalam kepengurusan “ akuinya.
Selain mengapresiasi kegiatan itu, Fatlolon juga menambahkan, awal November ini, Pemda akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan ada banyak formasi pada bidang keperawatan yang sangat dibutuhkan.
Formasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan tenaga perawat, baik di Puskesmas atau di rumah sakit.
“Kali ini kita akan prioritaskan tenaga kesehatan untuk bisa berorientasi di Kecamatan Selaru, khususnya di kawasan yang jauh dari desa yakni Tnyafar agar masyarakat yang berada disana selalu tersentuh dengan kebutuhan kesehatan,” cetusnya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPNI Maluku, Hery Jotlely saat diwawancarai menyatakan, pelaksanaan Musda ini diharapkan nantinya akan berguna dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, lebih khusus di kepulauan Tanimbar.
Jotleli menegaskan agar perawat di tanimbar harus seratus persen legal yakni memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 agar tidak terjadi penyalahgunaan tugas keperawatannya.
Ketua panitia penyelenggara Amatus Lamere menyatakan dalam upaya menyukseskan kegiatan musda maka pihaknya sudah bekerja kurang lebih lima bulan untuk mendapatkan hasil yang baik.
Lamere juga menyatakan sumber dana yang diperoleh hanya berasal dari pemotongan insentif para perawat yang didasari oleh pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan KKT.
(dp-45)
