 |
| Gubernur Maluku Murad Ismail |
Ambon, Dharapos.com – Gubernur Murad Ismail resmi membuka
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Provinsi Maluku Tahun 2023 yang ditandai dengan pemukulan tifa, bertempat di
The Natsepa Hotel & Resort, Selasa (11/4/2023).
Rakorda mengusung tema : “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan
Pengendalian Inflasi Daerah”.
Turut hadir, Forkopimda, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Sekda
Maluku dan Istri, Bupati/Walikota se-Maluku, Ketua Tim Gubernur untuk
Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Forkopimda Kabupaten/Kota, Pimpinan OPD
terkait lingkup Pemprov Maluku dan Kabupaten/Kota, Kepala Bank Indonesia
Perwakilan Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, dan pihak lainnya.
Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah dalam laporannya
mengatakan, rakor ini merupakan inisiasi dan instruksi Gubernur Maluku,
berkaitan dengan tindaklanjut hasil pembahasan Gubernur seluruh Indonesia
dengan Presiden RI, ada 8 key indicator performance, dimana salah satunya
berkaitan dengan inflasi.
“Pertemuan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan program
dan memastikan seluruh pasokan terdistribusi, serta harga bahan pangan pokok
harus terjamin, terkendali dan tidak berdampak kepada inflasi,” tambahnya.
Hadi menjelaskan, berdasarkan situasi dan perkembangan harga
kebutuhan pokok di Provinsi Maluku sampai dengan hari ini, baik dari segi harga
maupun kesediaannya terjangkau oleh daya beli masyarakat, karena tidak ada
pembelian yang berlebihan, yang dapat menimbulkan kenaikan harga.
“Dari bulan Maret kemarin inflasi Maluku sangat terkendali
saat Hari Besar Keagamaan Nasional dari 5,4% yoy dibandingkan bulan sebelumnya
5,70%, turunnya inflasi ini karena stabilnya pangan yang bisa dikendalikan, dan
sampai hari ini berdasarkan pengecekan tidak ada harga yang mengalami kenaikan
yang berlebihan, dan dipastikan stok pada bulog dan distributor di cek langsung
on the spot cek dengan bersama Dinas terkait dan TPID, sementara untuk
koordinasi dari tingkat pusat mengenai suplai minyak goreng, Maluku adalah
satu-satunya Provinsi yang mempunyai ketahanan minyak goreng di atas rata-rata,
begitu juga beras dan gula,” ungkapnya.
Hadi menyampaikan, beberapa waktu lalu Gubernur telah
melakukan penandatanganan komitmen dengan Direktur Utama Perum Bulog yang
merupakan salah satu perintah utama Presiden untuk melakukan penyerapan beras
di tingkat petani, sehingga saat ini nilai tukar petani Maluku mencapai 103,82
yang adanya menunjukan perbaikan ekonomi.
“Tema Rakorda, berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi
di Maluku yang unggul 5,83%, dimana menunjukan kapital inflow yang bagus dan
berharap pertumbuhan ekonomi ini bisa terus ditumbuhkembangkan sebagaimana yang
disampaikan oleh Gubernur,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur memberikan apresiasi serta
penghargaan yang tinggi kepada Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota
Se-Maluku yang telah hadir dalam Rakorda ini sebagai bentuk sinergitas antara seluruh
stakeholder dalam upaya pengendalian angka inflasi di negeri raja-raja yang
sama-sama kita cintai.
“Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada Maret 2023 lebih
rendah dari Februari sebesar 6,19% yoy atau turun 0,76%, lebih tinggi dari
inflasi nasional pada bulan yang sama pada 4,97% yoy. Sedangkan inflasi
Provinsi Maluku pada Maret 2023 sebesar 0,18% month to month, lebih tinggi dari
inflasi februari sebesar 0,23% atau naik 0,71 %, sama dengan inflasi nasional
pada bulan Maret sebesar 0,18% month to month,” jelasnya.
Gubernur menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi di Maluku
pada bulan Maret 2023 adalah sektor angkutan darat, dimana karena kenaikan
harga yang signifikan, ia minta kepada TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota.
“Tidak perlu ragu-ragu untuk mengintervensi harga dalam
belanja tidak terduga sebagaimana arahan Presiden saat rakornas penanganan
inflasi tahun 2022 guna membantu sektor transportasi, perlindungan sosial serta
pembukaan lapangan kerja baru,” tambahnya.
Sementara itu komoditas yang mengalami deflasi pada bulan
Maret 2023 antara lain telpon seluler, ikan tongkol, ikan cakalang, dan ikan
selar.
“Saya mintakan perhatian Bupati dan Walikota beserta TPID
Kabupaten Kota Se Maluku untuk bekerja ekstra keras dalam pengendalian inflasi
maluku, dengan menerapkan langkah-langkah penanganannya yang tepat sasaran,
terkhususnya pemerintah Kota Tual yang saat ini inflasinya cukup tinggi, yaitu
7,49% yoy di atas rata-rata nasional yaitu 4,97% yoy,” pintanya.
Ismail menambahkan, menyambut hari raya Idul Fitri 1444 H
Tahun 2023, stok kebutuhan pokok untuk Provinsi Maluku masih tersedia dalam
jumlah yang cukup banyak.
Ini semua berkat kerjasama Pemprov Maluku dengan pemangku
kepentingan khususnya Bulog. Dimana pada 24 Maret 2023 lalu di Jakarta, Pemprov
Maluku telah melakukan MoU dengan Perum Bulog, sebagai upaya Pemda dalam
menajaga distribusi dan stabilitas harga pangan di daerah.
(dp-19)
