 |
| Aksi demo yang digelar AMPERA di depan kantor Buapti SBB, Senin (14/11) |
Piru, Dharapos.com
Aliansi Masyarakat Peduli Saka Mese Nusa (AMPERA) menggelar aksi demo menolak adanya upaya perombakan atau pelantikan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Penjabat Bupati SBB Ujir Halid.
Massa aksi beralasan pelantikan Pejabat Eselon II dan III beberapa bulan yang lalu oleh Mantan Bupati SBB Jacobus F Puttileihalat tersebut adalah sah dan tidak bisa di otak-atik lagi sesuai undang-undang KSN.
Pantauan media ini, dalam aksi demo yang berlangsung sekitar pukul 10.20 – 12.35 WIT di depan kantor Bupati SBB, Koordinator Lapangan (Korlap) Arif Pamana dalam orasinya menyatakan bahwa, Sekretaris Daerah (Sekda) Mansur Tuharea tidak boleh melakukan intervensi dan intimidasi terhadap perombakan pejabat.
“Tugas Sekda dan Pejabat Bupati hanya mengawal bukan untuk mengintimidasi melalui upaya perombokan, karena Ujir Halid hanya pejabat sementara. Tapi jika hari ini, penjabat Bupati SBB dan Sekda mengotak-atiknya, maka sampai titik darah penghabisan kami tetap berjuang dan tidak akan mundur,” ancamnya.
Tegas Arif Pamana, perjuangan AMPERA tidak akan pernah berhenti. Karena itu, pihaknya meminta Ujir dan Tuharea tidak menggunakan kewenangan dan jabatan mengintimidasi, atau melakukan perombakan dengan semaunya.
“Perombakan sekaligus pelantikan pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Puttileihalat sudah sesuai UU KSN,” tegasnya.
Olehnya itu, Arif Pamana meminta kepada masyarakat terutama AMPERA untuk bersama-sama mengawal demi kesejahteran masyarakat bukan hanya untuk kepentingan golongan atau pangkat.
Usai orasi, suasana sempat memanas ketika tuntutan massa yang ingin bertemu Pejabat Bupati tak dikabulkan dengan alasan sementara keluar daerah.
Para pendemo yang diwakili 8 orang dengan membawa 8 tututan kemudian ditemui Sekda Mansur Tuharea dan Kepala Kesbanglimmas setempat, Saban Patty turut didampingi Kasat Bimmas Polres SBB.
Dalam aspirasi yang disampaikan para perwakilan dalam hal ini Korlap Arif Pamana mengatakan bahwa, dirinya merasa kecewa terhadap Pemda.
Menurutnya, landasan berpikir sehingga terjadi pergerakan ini, disebabkan karena AMPERA sangat peduli terhadap daerah ini.
AMPERA menilai ada sesuatu perlu dijelaskan, dan ditindak lanjuti dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di SBB.
Karena berkembangnya wacana terjadi di masyarakat terkait akan adanya perombakan atau pelantikan oleh Pejabat Bupati SBB dalam waktu dekat ini, sehingga dengan adanya kondisi tersebut semakin memicu reaksi yang tidak baik terhadap masyarakat.
“Sebabnya itu, kekhawatiran AMPERA ini jangan sampai dengan kebijakan-kebijakan itu dapat mengganggu stabilitas keamanan yang ada di SBB maupun stabilitas pemerintahan, karena apapun kondisinya proses pelayanan harus tetap berjalan,” urai Arif Pamana.
Kebijakan tersebut oleh AMPERA dinilai telah meresahkan dan memicu reaksi-reaksi negatif dari masyarakat .
Karena jika hal itu merupakanbagian dari sebuah proses pemerintahan yang ada jaminan UU maka sah-sah saja terkait dengan proses perombakan birokrasi seperti wacana yang sudah beredar di masyarakat.
“Kalau ini wacana yang dikeluarkan oleh Pemda maka harus berkewajiban untuk mengklarifikasinya. Maka dengan itu terkait dengan kelembagaan baru sesuai yang disampaikan Sekda sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri itu berdasarkan UU Nomor 23 itu sah-sah saja. Tapi yang kita ingin memberi masukan kalaupun kelembagaan baru itu pun sebuah hal yang wajib, tapi asas legalitas atau asas hukumnya itu harus diprioritaskan tidak boleh ada pada sebuah ranah suka atau tidak suka maupun senang atau tidak senang,” pupusnya.
Sementara itu, menanggapinya, Sekda menjelaskan, terkait isu perombakan atau pelantikan pejabat di lingkup Pemkab SBB dalam waktu dekat ini itu tidak benar, karena sampai saat ini belum ada pergantian pejabat eselon II, III maupun IV.
Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada AMPERA untuk sama-sama mengawalnya dalam rangka proses perombakan apabila terjadi.
“Maka itu, saya harap untuk semua bersabar, karena proses perombakan ini belum ada, dan saya yakin tidak akan perombakan,” tegasnya.
Penegasan tersebut sekaligus membantah tudingan yang disampaikan para pendemo saat menyampaikan orasinya.
“Apa yang disampaikan para pendemo tadi yang menuduh saya mengotak-ngatik serta melakukan intimidasi itu sangat tidak betul, karena semua proses perombakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bukan kewenangan saya,” tukasnya.
(dp-26)
