 |
| Kepala Dinas Kominfo Malra Antonius Walken Raharusun |
Langgur, Dharapos.com – Dinas
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) terus
intens terkait jaringan saat pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan
pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Kepala
Dinas Kominfo Malra Antonius Walken Raharusun di Langgur, Senin (29/1/2024).
Menurutnya, Diskominfo Malra
sudah berkoordinasi (lisan) dengan pihak Telkomsel maupun PT. Telkom.
Raharusun mengatakan, koordinasi
dengan PT Telkom terkait dengan kabel optik, agar selalu ada di dalam
pemeliharaan yang mumpuni sehingga tidak terjadi permasalahan pada saat pileg
dan pilpres.
Sedangkan dengan Telkomsel
terfokus dengan masalah jaringan.
“Karena ini juga program nasional
sehingga mereka memang sudah tahu apa yang menjadi tugas mereka dalam
menghadapi pileg dan pilpres. Yang jelas bahwa mereka (Telkomsel dan Tekom)
sudah siap untuk menghadapi pemilu,” tandas Walken.
Mantan Kabag Humas dan Protokoler
tersebut mengungkapkan, untuk kondisi keterjangkauan jaringan telekomunikasi
berbasis 4G di kabupaten Malra sudah 86 %.
Artinya, dari 192 ohoi (desa),
ada sekitar 28 ohoi (desa) yang masih berstatus blankspot (keadaan dalam suatu
tempat atau wilayah yang tidak tersentuh atau tidak mendapatkan akses sinyal
komunikasi seperti jaringan internet).
Hal itu, lanjut Raharusun, tetap
menjadi perhatian serius bagi pihaknya.
“Kemarin teman-teman dari KPU dan
Bawaslu juga meminta data-data tersebut (blankspot) dan kami sudah serahkan
sehingga bisa diantisipasi kebutuhan pada ohoi-ohoi dimaksud,” tukasnya.
Diketahuii, dari 28 ohoi yang
blankspot tersebut, ada beberapa ohoi yang ada jaringan Visat (sekolah dan
puskesmas). Itu bisa dimanfaatkan hanya untuk pengiriman data.
“Mungkin dalam pelaksanaan pileg
dan pilpres belum ada penanganan lanjut (pembangunan baru) pada ke-28 lokasi
blankspot tersebut, tapi setelah agedna nasional ini aka ada penambahan menara
telekomunikasi di Malra,” bebernya
Dijelaskannya, terkait dengan
publikasi dan pemantauan terhadap isu-isu dan penyebaran informasi hoaks dan
sebagainya, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Bawaslu setempat, dimana
Dinas Kominfo Malra juga tergabung dalam tim di Bawaslu untuk pemantauan isu-isu
hoaks.
“Sementara untuk KPU kami belum
ada komunikasi lanjut terkait ini,” ujarnya.
Selain itu, Dinas Kominfo Malra
juga telah membentuk tim dalam menanggapi penyebaran informas-informasi hoaks.
Tim dimaksud dibawah bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).
“Mekanismenya adalah, jika
isu-isu hoaks itu ada, kita cari kebenarannya dahulu. Kalau diyakini itu
informasi hoaks maka akan dikirim ke Kementerian Kominfo untuk diterbitkan
release, karena itu menjadi kewenangan mereka (Kementerian Kominfo),” pungkasnya.
(dp-red)
