Ambon, Dharapos.com – Sekretaris Daerah Ir Sadali Ie,
M.Si.,IPU, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik RPD Provinsi Maluku
Tahun 2025-2026.
Giat yang diinisiasi Bappeda Maluku ini berlangsung di ruang rapat lantai 2 kantor
Gubernur setempat, Rabu (31/1/2024).
Konsultasi publik ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2023, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah
berakhir pada 2024.
Maluku menjadi salah satu provinsi yang diamanatkan untuk
Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) setahun yakni 2025-2026 sebagai
dokumen pembangunan jangka menengah transisi yang akan dijadikan pedomen untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam 2 tahun kedepan.
Hadir dalam rapat tersebut, Ketua Tim Gubernur untuk
Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Kepala Bappeda Maluku, pimpinan
OPD Lingkup Pemprov Maluku, serta unsur lainnya yang mengikuti secara daring maupun
luring.
Sekda dalam sambutannya mengatakan, pemerintahan di bawah
kepemimpinan Gubernur Murad Ismail dan wakilnya Barnabas Orno mengusung Visi :
“Maluku yang terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam
Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”.
Maka dalam Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku periode
2019-2024 telah mengalami perubahan yang cukup signifikan.
“Hal ini ditandai dengan berbagai survei yang dilakukan oleh
BPS dimana indikator capaian yang diperoleh antara lain, pertumbuhan ekonomi
Maluku pada triwulan 3 Tahun 2023 sebesar 5,69% lebih tinggi dari Nasional
4,94%,” terangnya.
Sadali jelaskan, tingkat inflasi Maluku pada bulan November
2023 mencapai 2,96%, jauh lebih rendah dari bulan yang sama pada Tahun 2022
yakni sebesar 6,58%, begitu pula dengan tingkat Pengangguran Terbuka yang turun
dari 7,5% pada Tahun 2020 menjadi 6,8% pada Februari 2023.
“Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 17,44%
pada Maret 2020 menjadi 16,42% pada Maret 2023, capaian lainnya adalah Indeks
Pembangunan Manusia pada Tahun 2023 mencapai 72,75 poin naik 1,41 poin dari
Tahun 2020 capaian ini menunjukan bahwa Maluku telah berada pada kategori
tinggi,” sambungnya.
Juga lanjut Sekda, prevalensi stunting di Provinsi Maluku
juga mengalami penurunan dari 30,38% di 2019 menjadi 26,1% di 2022.
“Forum ini juga merupakan suatu tahapan substansial yang
wajib dilalui dalam penyusunan RPD yang bertujuan untuk mendapat saran dan
masukan dari seluruh unsur pemangku kepentingan Pembangunan daerah, yang
hasilnya akan menjadi input dalam proses penyempurnaan rancangan RPD menjadi
rancangan akhir RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026.” Ucap Sekda.
Sekda menegaskan, Pembangunan Daerah akan terus dilanjutkan
untuk mewujudkan Maluku yang Maju dan Berkelanjutan.
“Untuk itu kami harapkan konsultasi publik pada hari ini
yang merupakan forum strategis dapat dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi
ruang diskusi yang menghasilkan saran dan masukan konstruktif terhadap arah
kebijakan Pembangunan Maluku Tahun 2025-2026.” pungkasnya.
BKL
