 |
| Daim Baco Rahawarin |
Tual, Dharapos.com
Banyaknya permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan proyek
yang dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kota Tual khususnya dalam penggunaan
anggaran maupun kualitas pengerjaan proyek yang disinyalir tidak sedikit berkualitas
rendah menjadi sorotan KNPI Kota Tual.
Kepada Dhara Pos, Sabtu (21/3), Sekretaris KNPI Kota Tual, Daim
Baco Rahawarin mengungkapkan banyaknya permasalahan yang terjadi terkait
dengan berbagai proyek baik khususnya dalam
penggunaan anggaran maupun kualitas hasil pekerjaan sudah harus menjadi perhatian DPRD Kota Tual.
Baco Rahawarin mengungkapkan banyaknya permasalahan yang terjadi terkait
dengan berbagai proyek baik khususnya dalam
penggunaan anggaran maupun kualitas hasil pekerjaan sudah harus menjadi perhatian DPRD Kota Tual.
“Sudah saatnya DPRD Kota Tual membentuk Panitia Khusus
Pengawasan yang tentunya bertugas untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap
para kontraktor yang selama ini menjadi langganan pihak Pemkot Tual,” desaknya.
Pengawasan yang tentunya bertugas untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap
para kontraktor yang selama ini menjadi langganan pihak Pemkot Tual,” desaknya.
Hal ini, tegas Rahawarin, harus segera dilakukan mengingat terlalu
banyak persoalan atau kejanggalan yang ditemukan pada sejumlah proyek yang pekerjaannya
terkesan amburadul.
banyak persoalan atau kejanggalan yang ditemukan pada sejumlah proyek yang pekerjaannya
terkesan amburadul.
Bahkan dalam pelaksanaannya, banyak sekali terjadi mark-up anggaran
dan pemborosan. Dan hal ini sangat merugikan rakyat.
dan pemborosan. Dan hal ini sangat merugikan rakyat.
“Saya selaku Sekretaris KNPI Kota Tual bersama rekan-rekan, menindaklanjuti
kondisi ini, kami mendesak pihak lembaga
wakil rakyat DPRD kota Tual agar segera membentuk Pansus sekaligus
memanggil kontraktor-kontraktor yang beraksi selama ini guna memberikan teguran keras kepada mereka,” cetusnya.
kondisi ini, kami mendesak pihak lembaga
wakil rakyat DPRD kota Tual agar segera membentuk Pansus sekaligus
memanggil kontraktor-kontraktor yang beraksi selama ini guna memberikan teguran keras kepada mereka,” cetusnya.
Dengan memiliki kewenangan dalam fungsi pengawasan, maka DPRD
sudah harus membentuk Pansus karena hal ini menyangkut soal keuangan negara yang di selewengkan.
sudah harus membentuk Pansus karena hal ini menyangkut soal keuangan negara yang di selewengkan.
“DPRD juga harus mendesak
Kareteker kota Tual agar segera memanggil Inspektorat karena disinyalir banyak pekerjaan yang proyek amburadul, namun kami
menilai pengawasan dari Inspektorat kota Tual, sangat tidak maksimal bahkan hampir
tidak ada,” pungkas Rahawarin.
Kareteker kota Tual agar segera memanggil Inspektorat karena disinyalir banyak pekerjaan yang proyek amburadul, namun kami
menilai pengawasan dari Inspektorat kota Tual, sangat tidak maksimal bahkan hampir
tidak ada,” pungkas Rahawarin.
(obm)
