Langgur, Dharapos.com – DPRD Maluku mulai melaksanakan agenda
pengawasan di 11 kabupaten/kota di wilayah itu.
Kali ini, rombongan Komisi I yang dipimpin Amir Rumra menyambangi
kantor Bupati Maluku Tenggara (Malra), Selasa (19/3/2024).
Kedatangan para legislator itu diterima oleh Pj Sekda
setempat Nikodemus Ubro.
Agenda mereka (Komisi I) hanya satu yakni terkait persoalan
kamtibmas sebelum dan pasca Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Sekda menyampaikan sejumlah
persoalan yang terjadi di wilayah Malra (pulau Kei Kecil dan Kei Besar) hingga
persoalan kamtibmas saat Pemilu berlangsug.
Persoalan yang mengganggu kamtibmas masyarakat diantaranya
konflik horisontal antar warga ohoijang dan pemda, pemda dan pokarina serta
perkelahian lainnya.
Selain itu, masalah pemalangan berupa pemasangan sasi adat
(hawear) juga mewarnai kekisruhan pasca pelaksanaan Pemilu yang diduga
dilakukan oleh penyelenggara terhadap oknum-oknum caleg tertentu sehingga
menimbulkan kegaduhan politik.
Diketahui, pemasangan sasi adat dilakukan di kantor KPU
setempat dan juga pintu masuk Bandara Karel Sadsuitubun Langgur di Ibra.
Ubro mengungkapkan, atas kerjasama pemda dan TNI-Polri,
semua kondisi gangguan kamtimbas dapat ditangani dan diselesaikan.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisis I Amir Rumra menyatakan,
masalah kamtibmas di Malra ini juga menjadi tanggungng jawab bersama.
“Karena dalam konteks pemerintahan maka ada pemerintah
kabupaten dan provinsi.untuk itu kami hadir disini sebagai wujud tangungjawab
bersama dalam rangka melihat potret ini, sehingga persoalan kamtibmas di Malra
ini tidak terulang lagi,” tandas Rumra
Menurut politis Partai Kedilan sejahtera (PKS) itu, akibat
persoalan kamtibmas berdampak pada banyak hal yang terjadi.
“Akibat gangguan kamtibmas juga mengakibatkan lesunya
perekonomian (peredaran uang di pasar saat ini susah). Selain itu pula,
tingginya angka inflasi di Malra dan Kota Tual,” terangnya.
Rumra juga mengingatkan, selaku pemimpin (aparatur
pemerintahan) harus berjiwa besar ketika dikritik oleh warga masyarakat.
“Kalau ada kritikan dari masyarakat itu wajar. Jangan
telinga tipis. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai aparatur pemerintahan, baik
itu kepala daerah, DPRD, pimpinan
TNI-Polri, camat, dan kepala ohoi,” tegasnya.
Selain Pj Sekda, hadir dalam pertemuan dimaksud yakni Dandim
1503 Tual, Kapolres Malra, sejumlah pimpinan OPD, Camat Kei Kecil dan Kepala
Ohoi Langgur.
(dp-red)
