Ambon, Dharapos.com
Akibat banyak melakukan kebijakan di luar aturan partai, Ketua DPW PAN Maluku, Ramli Mahulette dan Sekretarisnya, Muhammad Taha Latar diminta bersikap legowo untuk mundur dari jabatannya.
 |
| Sandy Salamun |
Desakkan mundur tersebut disuarakan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Kepulauan Aru, Sandy Salamun.
“Keduanya saya nilai sudah tak mampu lagi membesarkan PAN di Maluku dan hanya menggunakan partai sebagai kepentingan politik mereka berdua dalam berbagai kebijakan dan keputusan politik yang mereka ambil,” cetusnya dalam keterangan pers, kepada Dhara Pos, Kamis (11/2).
Salamun mengaku memiliki alasan yang kuat mendesak keduanya mundur dari jabatan Ketua dan Sekretaris DPW PAN Maluku.
Salah satunya, tindakan sepihak keduanya yang tiba-tiba mem-plt-kan Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Kepulauan Aru periode 2010-2015 yaitu Engelbertus Rentanubun dan dirinya selaku Sekretaris tanpa melalui pleno DPW PAN Maluku sebagaimana yang diatur dalam AD/ART partai.
“Kami merasa telah dizolimi saudara Ramli Mahulette dan M. Taha Latar. Saya selaku kader PAN nasional sangat mengecam tindakan yang di ambil oleh Ketua dan Sekretaris DPW PAN Maluku. Saya melihat kepemimpinan saudara Ramly Mahulete dan M. Taha Latar selama ini hanya menggunakan PAN sebagai kepentingan mereka berdua bukan kepentingan partai secara umum,” kecamnya.
Salamun juga menyesalkan sikap keduanya yang selama ini tidak pernah melakukan konsolidasi ke tingkat DPD di berbagai daerah.
“Mereka hanya duduk di tempat lalu mendapat isu bahwa DPD ini melakukan pelanggaran tanpa memiliki sebuah bukti yang jelas, lalu tiba-tiba mereka dengan kekuatan tangan besi melakukan tindakan-tindakan politik yang pada akhirnya merugikan kami para kader yang ada di daerah,” sesalnya.
Kendati demikian, terkait dengan keputusan Mahulette mem-plt-kan Ketua DPD PAN Aru dan dirinya, Salamun dengan tegas menolak keputusan tersebut dan akan melakukan perlawanan politik.
Diakui, dirinya telah melakukan konsultasi dengan Hatta Rajasa yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum PAN pada tanggal 8 Desember 2014 di kediaman Fatmawati, yang mana turut dihadiri Ramli Mahulette sendiri dan disaksikan oleh teman-teman pimpinan 11 DPD kabupaten/kota se Maluku.
“Instruksi saudara Hatta Rajasa saat itu jelas agar SK oleh dua DPD yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kepulauan Aru segera di kembalikan namun instruksi saudara Ketua Umum itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh saudara ketua dan sekretaris DPW PAN Maluku,” bebernya.
Instruksi yang sama juga, lanjut Salamun, disampaikan Ketua Umum PAN terpilih Zulkifli Hasan.
Bahkan dalam pleno DPW PAN Maluku yang dilaksanakan di hotel Amans, Ambon, Kamis (19/2), ke 11 DPD meminta Mahulette dan M. Taha Latar menindaklanjuti instruksi Ketua Umum terpilih namun kenyataannya sampai saat ini tetap diabaikan.
Lebih lanjut, ungkap Salamaun, persoalan yang dialaminya hanya merupakan satu dari banyaknya persoalan yang timbul pasca keduanya dilantik menjadi Ketua dan Sekretaris DPW PAN Maluku.
Dirinya mencontohkan kegagalan keduanya mempertahankan jumlah dua kursi di DPRD Maluku milik PAN pada periode 2009–2014 yang hanya tersisa satu kursi yang saat ini diduduki sendiri oleh Ramli Mahulette pada periode 2014–2019.
“Saya menilai ini sudah cukup menjadi bukti bahwa saudara Ramli Mahulette hanya mementingkan dirinya sendiri dan bukan kepentingan partai,” kecamnya.
Olehnya itu, memasuki 2015, pasca Musyawarah Nasional DPP PAN yang ke 4, Salamun meminta seluruh rekan kader DPD PAN di Maluku untuk menyatakan sikap atas kepemimpinan Ramli Mahulette dan Mohammad Taha Latar yang terbukti sangat arogan dan sudah tidak mencerminkan sikap yang baik sebagai kader partai.
“Kepada seluruh ketua DPD maupun Sekretaris yang ada di sebelas kabupaten/kota, mari kita bersama-sama bergandeng tangan dan menyatakan mosi tak percaya atas kepemimpinan Ketua dan Sekretaris DPW PAN Maluku, saudara Ramli Mahulete dan Muhammad Taha Latar,” himbaunya.
Ditambahkan Salamun, masih banyak kader partai yang lebih layak dan pantas memimpin DPW PAN Maluku untuk periode 2015-2020. Diantaranya, Mahmud Rengfurwarin, SE (mantan Ketua DPW PAN Maluku), Drs Amir Latuconsina, Ir Wardatu Ular (mantan anggota DPRD Maluku) dan Una Farida Umasugi (mantan anggota DPRD Maluku).
“Nama-nama ini masih lebih pantas dan layak untuk memimpin DPW PAN Maluku karena beliau-beliau ini punya komitmen dan dedikasi yang tinggi demi membesarkan partai di atas kepentingan pribadi,” pungkasnya.
(ajr)
