Ambon, Dharapos.com – Menteri
Dalam Negeri RI Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A.,
Ph.D, melaksanakan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Kamis (11/1/2024).
Kehadirannya dalam rangka
memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2024, bertempat
di aula Lantai 7 Kantor Gubernur setempat.
Hadir juga pada kesempatan itu
Gubernur Murad Ismail, Forkopimda Maluku, Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali
IE, M.Si IPU, Bupati/Wali Kota se-Maluku, Jajaran Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua
KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota
se-wilayah itu.
Gubernur pada kesempatan itu
melaporkan terkait perkembangan pembangunan yang didalamnya dijelaskan terkait kondisi
pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku di Triwulan III 2023 tumbuh 5,69 persen
Year on Year lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional pada
triwulan yang sama sebesar 4,94% Year on Year.
“Sementara itu untuk kondisi
perkembangan Inflasi Provinsi Maluku pada 2023 adalah sebesar 2,81%, jauh lebih
rendah dari inflasi tahunan Maluku Tahun 2022 dimana sebesar 6,28%,” jelasnya.
Gubernur Murad pada kesempatan
itu juga turut menjelaskan keberhasilan yang dicapai melalui langkah penanganan
antara lain gelar pangan murah/pasar murah, aktif melakukan Rapat Koordinasi
Pengendalian Inflasi, melakukan Kerjasama Antar Daerah, pemantauan harga dan
stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke Pasar-Pasar
Tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di Pelabuhan pembagian
paket Sembako Gratis kepada Masyarakat yang membutuhkan, memonitor harga di
Pasar Mardika, Rapat koordinasi pengendalian inflasi, dan melakukan kerjasama
antar Daerah.
“Selain itu tingkat pengangguran
terbuka menurun, menjadi 6,31% pada bulan Agustsu 2023, Tingkat kemiskinan
turun 1,57% pada bulan Maret 2023, penduduk miskin ekstrem 3,62% pada 2022
turun menjadi 2,59%. Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,04 menjadi 72,75
pada tahun 2023.” ungkapnya.
Gubernur juga menjelaskan,
Capaian Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 yakni Rp. 3,039,622,420,806,02
(96,64%) dan Capaian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 Rp.
2,957,860,665,142.66 (93,60%).
Selain capaian di atas, Prevalensi
Stunting juga mengalami penurunan yang signifikan dari 34,02% di Tahun 2018,
turun menjadi 26,1% di 2022 menjadi 26,1% sesuai hasil SSGI Tahun 2022, yang
tidak terlepas dari peran Duta Parenting Provinsi Maluku, dan para Ina
Parenting/Mama Parenting Kabupaten/Kota se-Maluku.
“Percepatan penurunan Stunting
didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah sepertu, bantuan Tablet
Tambah Daerah, Kube Stunting, Makanan Tambahan Serba Ikan, Bantuan ke BUMDES,
Konseling dan Pemberian makanana tambahan ke anak dan bayi, Rapat Koordinasi
dan Monev Stunting, serta masih banyak lagi,” terangnya.
Terkait Strategi Penanggulangan
Kemiskinan, Gubernur menjelaskan hal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Maluku yakni Pengurangan Beban melalui Program Perlindungan Sosial dan Beasiswa
Masyarakat Miskin, Pemberdayaan Ekonomi untuk sektor pertanian, peternakan,
perikanan, pariwisata dan lapangan kerja, serta meminimalkan wilayah Kantong
Kemiskinan melalui dukungan Sarana Prasarana air bersih, Listrik, perumahan,
jaringan internet dan konektivitas antar pulau.
Gubernur pada kesempatan itu juga
menyampaikan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak
Tahun 2024, dimana besaran Hibah KPU sebesar Rp178.575.843.200 dan untuk
Bawaslu sebesar Rp85.304.082.000.
Di tempat yang sama dalam
arahannya Mendagri, membahas terkait inflasi, realisasi APBD, dan persiapan
Pemilu 2024 khususnya masalah NPHD.
“Masalah inflasi ini menjadi
prioritas karena bagian dari sistem global yang banyak mengalami disturbsi atau
gangguan terutama sejak Covid dan Pasca Covid, yang membuat impact sangat
besar, dan terjadi perubahan pola demand yang menurun, sehingga mempengaruhi
supply dunia. Namun kita beruntung karena pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup
baik, peringkat 49 dari 185 negara di dunia, dengan nilai 4,94%,” terangnya.
Sementara itu dilihat dari
Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi pada Triwullan III Tahun 2023, Tito
menyampaikan, Provinsi Maluku menempati peringkat ke-5 se Indonesia dengan
nilai 5,69%.
“Angka ini menunjukan bahwa
adanya kinerja yang baik dari semua jajaran Provinsi Maluku maupun Kabupaten
Kota di dalamnya,” ungkapnya.
Terkait masalah APBD Provinsi
Maluku, Mendagri menyampaikan perlu adanya inovasi atau terobosan potensi APBD,
dimana menaikan target pendapatan dan meminimalisir jumlah pengeluaran.
Berdasarkan Persentase Realisasi
Belanja Provinsi Maluku mendapat nilai 90,25% Persentase Realisasi Belanja,
sementara untuk Rata-Rata Nasional 82,49% dan Rata-Rata se Maluku 77,08%.
Sementara itu dilihat dari Data
Perkembangan Jumlah Pemerintah Daerah yang menandatangani NPHD Bersama KPUD dan
Bawaslu yang ada di Provinsi Maluku, Mendagri mengucapkan terima kasih, karena
semuanya sudah lengkap, dalam melakukan penandatanganan NPHD.
Ia mengharapkan agar segala
proses kedepan bisa berjalan lebih baik.
Kegiatan dilanjutkan dengan
Penyerahan Plakat dan Cinderamata antara Menteri Dalam Negeri dengan Gubernur
Maluku, yang dirangkaikan dengan sesi foto bersama.
(dp-DKM)
