 |
| Prof. Dr. dr. Nila DF. Moeloek, Sp.M (k) |
Jayapura, Dharapos.com
Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (k) menegaskan dicanangkannya Rumah Sakit Umum Jayapura sebagai RS Rujukan Nasional bukan berarti jadi Puskesmas raksasa.
“Bukan berarti setiap pasien masyarakat yang mau berobat langsung ke rumah sakit rujukan nasional,” tegasnya saat memberikan sambutan pada pencanangan RSU Dok II Jayapura sebagai RS Rujukan Nasional, Sabtu (27/12).
Yang terpenting, lanjut Menkes, penguatan pelayanan primer akan menjadikan hal yang utama dan dirinya sangat mendukung penguatan tersebut.
“Saat mengunjungi Puskesmas Kota Raja, saya diberitahu bahwa di Puskesmas tersebut, pasien yang berobat cukup banyak dan sekitar 15 sampai 20 % yang di rujuk ke RS sekunder atau RS regional,” lanjutnya.
Menkes menambahkan bahwa pentingnya layanan kesehatan primer untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan itu merupakan tujuannya artinya masyarakat yang sakit bisa diminimalisir.
“Makanya saya harapkan untuk dilakukan promosi dan tindakan preventif yang tentunya mengobati hal-hal yang kompetensinya memang bisa untuk diobati dalam arti penyakit-penyakit yang dideteksi secara dini,” tambahnya.
Tetapi tentunya kalau sudah tidak memungkinkan lagi maka itulah yang akan di rujuk ke RS rujukan nasional maupun RS regional. Selain penguatan layanan kesehatan primer, Kemenkes juga akan merencanakan RS rujukan regional.
“Gubernur sebagai kepala daerah juga yang akan menentukan daerah-daerah mana yang patut di bangun rumah sakit rujukan regional tersebut agar aksesnya bisa tercapai dengan baik tapi rumah sakit umum daerah juga akan tetap di perhatikan,” terangnya.
Hal ini merupakan sistem yang akan diangkat karena Kemenkes telah memiliki jaminan kesehatan nasional yakni Kartu Indonesia Sehat.
“Diharapkan seluruh warga masyarakat memiliki kartu tersebut, dan di tahun 2016 bisa tercover seluruhnya,” harapnya .
Kendati disadari Menkes baru tanggal 1 Januari 2014, BPJS baru mlai bekerja namun di sana masih banyak lubang-lubang yang harus diperbaiki. Hal ini perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga Kemenkes juga perlu masukan dari provinsi maupun kabupaten/kota.
(Harlet)