 |
| Foto bersama seusai pertemuan |
Saumlaki, Dharapos.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Arifin Tasrif menyetujui usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang rencana pendirian salah satu Politeknik dengan jurusan khusus bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Saumlaki.
Hal tersebut tertuang dalam kesepakatan antara Pemkab Kepulauan Tanimbar dan Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (12/3/2020).
“Usai melakukan rapat koordinasi terbatas antara Pemkab Kepulauan Tanimbar dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kami melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM. Dalam pertemuan itu, pak Menteri menyetujui dan mendukung rencana pembangunan Politeknik Migas di Saumlaki,” terang Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon melalui sambungan telepon selulernya usai kegiatan tersebut.
Fatlolon yang didampingi sejumlah pimpinan SKPD dan Ketua DPRD bersama sejumlah anggota dewan itu, sempat membahas langkah awal rencana tersebut.
Dijelaskan, pembangunan Politeknik di Saumlaki ini akan dilakukan dengan konsentrasi untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil di bidang Migas.
Berdasarkan kesepakatan, Pemkab Kepulauan Tanimbar akan menyediakan lahan bagi pembangunan fasilitas kampus, sementara pihak Kementerian ESDM akan menyediakan tenaga pengajar, instruktur dan peralatan penunjang proses perkuliahan.
“Sebetulnya untuk pembangunan fisik itu dijadikan satu dengan BLK, hanya saja pola pembelajarannya yang berbeda. Kita gunakan satu gedung yang bisa untuk BLK dan Politeknik,” bebernya.
Peralatan penunjang yang akan disiapkan nanti sudah pasti berbeda dengan peralatan penunjang untuk BLK, termasuk tenaga pengajar dan instruktur.
Bupati menyatakan, nama politeknik ini akan dikaji oleh tim khusus, termasuk kajian tentang kebutuhan jurusan pada Politeknik Migas itu.
Dalam pertemuan dimaksud, Bupati melaporkan kepada Menteri ESDM terkait kondisi wilayah serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Beberapa hal penting yang disampaikan antara lain kebutuhan tenaga listrik yang belum menjangkau seluruh wilayah Kepulauan Tanimbar termasuk kapasitas PLN yang masih sangat terbatas.
(dp-18)
