 |
| Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Th. Noach |
Tiakur, Dharapos.com – Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD
yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI
didampingi Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D,
mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun
2023, di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kamis (15/6/2023).
Hadir pada kesempatan itu,
Gubernur Maluku Murad Ismail, Forkopimda Maluku, Ketua Baznas RI, Plh
Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI,
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI,
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati/Wali Kota se-Maluku, pimpinan
Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Benyamin
Th. Noach, menjelaskan Maluku Barat Daya adalah satu-satunya kabupaten di
Maluku yang berbatasan laut dengan 2 negara yakni Timor Leste dan Australia,
serta memiliki 6 pulau terluar.
Hal ini tidak dapat dipungkiri
bahwa kendala pembangunan terus terjadi dan menjadi tantangan bagi Pemerintah setempat,
dalam menuntaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten selama ini
sudah melakukan upaya melalui pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar, baik
melalui pembukaan akses antar desa, kecamatan dan pulau, melalui penyediaan
fasilitas Pendidikan, Kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok usaha masyarakat.
Namun dirasa belum cukup karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas,
sehingga mengakibatkan kualitas pembangunan masih belum optimal secara
menyeluruh,” ungkapnya.
Bupati menyampaikan, kebutuhan
dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah setempat.
“Kami mengharapkan melalui
GERBANGDUTAS ini sinergitas pembangunan dapat terjalin antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten demi pemerataan kesejahteraan
masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan Maluku Barat Daya pada khususnya,” harapnya.
Bupati Noach juga mengharapkan,
setelah kedua Menteri melihat lebih dekat daerah di MBD dan mendengar apa yang
selama ini menjadi permasalahan pembangunan, pihaknya memohon agar berkenaan untuk memperhatikan beberapa
program prioritas yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat MBD.
Diantaranya, mengupayakan
peningkatan status dusun menjadi desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan
mengatasi rentang kendali antar desa.
“Dalam menghadapi kelangkaan BBM
kami mohon bantuan diadakan Depo Bahan Bakar, sehingga pesawat dan kapal-kapal
bisa melakukan pengisian bahan bakar di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu
kita juga masih membutuhkan jalan, jembatan, bandara Pulau Moa perlu
diperpanjang, dan kami sementara mengusulkan bandara di Pulau Babar yang dekat
dengan tempat wisata pulau Welora, yang saat ini sudah FID, dan semoga dalam
tahun ini atau tahun depan bisa penentuan lokasi,” tambahnya.
Bupati menyampaikan pula, dalam
rangka mengatasi disparitas harga bahan pokok bagi masyarakat, maka butuh
Gudang Bulog yang bisa dibangun di MBD. Selain itu juga, diharapkan ada Pos
Lintas Batas Negara di Pulau Wetar maupun Kisar, agar para wisatawan tidak
sulit untuk masuk ke MBD.
Diharapkan juga adanya
pembangunan fasilitas Pendidikan dan peningkatan kapasitas guru yang
dimaksudkan bagi peningkatan kualitas Pendidikan di MBD, pembangunan fasilitas
Kesehatan dan pengadaan alkes yang memadai agar pelayanan Kesehatan menjadi
optimal bagi masyarakat, pembangunan rumah kemasan untuk mendorong peningkatan
kualitas dan daya saing produk lokal, dan yang terakhir juga butuh gelanggang
olahraga untuk mendorong anak-anak bisa berpartisipasi di tingkat nasional.
Disamping itu, dirinya atas nama
Pemda mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat bagi pengembangan ekonomi
yang ada di kabupaten MBD, yang juga sejalan dengan fokus pemerintah.
Hal ini dimaksudkan agar tumbuh
sentra ekonomi baru di Kawasan perbatasan khususnya di MBD, mengingat sumber daya
alam di daerah ini sangat melimpah baik dari sektor perikanan, pertambangan,
pertanian dan pariwisata dimana dapat dijadikan kekuatan masyarakat yang
potensial bagi peningkatan kesejahteraan namun terhalang oleh infrastruktur dan
fasilitas pendukung dalam rangka pengelolaan dan pengembangannya masih belum
optimal.
“Harapan besar bahwa kegiatan ini
menjadi momentum untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih terpadu dan fokus
kepada MBD sebagai salah satu Kawasan perbatasan yang merupakan wajah Indonesia
bagi negara lain, dimana pemerintah dan rakyatnya terus setia menjaga
integritas negara di perbatasan Indonesia,” ujarnya.
(dp-19/BNPP)
