Jayapura Dharapos.com
Pemerintah Kota Jayapura melalui Bappeda kota menggelar seminar sehari terkait pendataan penduduk asli Papua Non Port Numbay, bertempat di aula Sian Soor kantor Walikota, Selasa (20/1).
 |
| Dr. Benhur Tommi Mano, MM |
Seminar yang baru pertama kali dilaksanakan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, saran atau klarifikasi terhadap data penduduk asli papua Non Port Numbay sesuai kondisi yang ada di kota Jayapura.
Selain itu, tersedianya data penduduk asli Papua non Port Numbay yang valid dapat dipertanggungjawabkan dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sosial dan bidang umum lain, sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat asli Papua di Jayapura.
Selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran yang bersumber dari dana Otsus atau program lainnya,serta pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot tepat sasaran dan memberi dampak langsung ke masyarakat asli Papua.
Pelaksanaan pendataan ini dilakukan oleh Bappeda dan lembaga institut Penelitian Ilmiah Melanesia (IPIM) bersama sama dengan Universitas Cendrawasih. Kegiatan pendataan ini telah dilaksanakan sebanyak dua kali di tahun 2014.
Walikota Jayapura, Dr. Benhur Tommi Mano, MM, mengatakan dirinya sangat berterima kasi dengan penelitian yang dilakukan oleh IPIM. Namun perlu diperbaiki kembali apa maksud dan tujuannya, dan juga metodologi penelitian apa yang digunakan.
“Penelitian ini harus ada benang merahnya ke mana dan ada implikasi yang ditemukan dalam penelitian yang akan berdampak pada implikasi kebijakan Pemerintah kota atas apa yang di lakukan tersebut,” ungkapnya.
Yang terpenting adalah metode dan kuisioner penelitian serta data sekunder yang akan mendukung data primer karena data-data tersebut sangat penting.
“Penelitian ini juga harus yang bermutu dan berkualitas apalagi waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian hanya dua bulan saja,” tegas Walikota.
Hal ini, dinilainya, sangat tidak cukup walaupun mungkin juga karena keterbatasan dana makanya perlu ditunjang dengan dana yang besar sehingga tidak terkesan asal dilakukan penelitian saja.
“Tapi tidak ada dampak kebijakan impilkasi yang kita gunakan di Pemerintahan dan hasil seminar ini harus diubah total,” nilai Walikota.
Dirinya menambahkan, kalau dananya kurang mungkin di tahun ini dipusatkan di satu distrik saja seperti Jayapura Utara dan dilakukan bertahap hingga menghasilkan data yang lengkap dan juga melibatkan RT/RW.
“Bagus juga melibatkan para Pendeta, atau semua paguyuban-paguyuban yang ada di kota ini karena mereka yang punya masyarakat dan mereka tahu berapa jumlah warga mereka. Hasil ini sangat di perlukan Pemerintah kota untuk disampaikan ke Gubernur atas jumlah orang asli Papua non Port Numbay yang ada di kota agar dana otsus yang digelontorkan tidak hanya berdasarkan luas wilayah atau jumlah penduduk akan tetapi ini hasil rill yang akan disampaikan kepada Gubernur,” tambah Walikota.
Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi, terangnya, didiami masyarakat dari berbagai daerah di Papua maupun non Papua sehingga terkadang mereka tidak mempunyai beras raskin, dapat dibantu Pemkot.
Kalau ada data survei yang valid maka hasil dapat disampaikan ke Provinsi maka dana Otsus akan di tambah untuk tahun-tahun mendatang.
“Jadi, hasil yang diseminarkan ini belum layak dan harus diperbaiki kembali,” tutupnya.
(Harlet)