 |
| Ass I Pemerintahan Setda Kota bersama para narasumber lainnya |
Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah kota Jayapura dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan penyuluhan siaga bencana pada wilayah berisiko, Senin (13/7).
Acara yang bertempat di SD Inpres Megapura Skyline, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten I Pemerintahan Umum Setda kota, Drs. Hanok Wambukomo, MM yang didampingi kepala BPBD kota Bernard Jantje Lamia.
Penyuluhan tersebut menghadirkan narasumber Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Ketty Kailola, lembaga non pemerintah Internasional dan lembaga masyarakat adat.
Kegiatan ini perlu dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran umum berdasarkan hasil kerja ARB tentang ancaman bencana terjadi pada wilayah dimana masyarakat tinggal.
Selain itu, meningkatkan kapasitas kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana yang berpotensi terjadi pada wilayah tersebut, dengan tujuan terciptanya pemahaman masyarakat terhadap ancaman bencana longsor dan kebakaran lahan dan hutan.
Penyuluhan melibatkan warga masyarakat yang berada di lingkungan RT 01, 02 dan 03 kampung Buton, kelurahan entrop sebanyak 100 peserta.
Walikota Jayapura dalam yang disampaikan Asisten I Pemerintahan, Hanok Wambukomo mengatakan siaga bencana dan upaya pencegahan risiko bencana, termasuk pencegahan bencana merupakan tanggung jawab dan menjadi kepentingan semua pihak, masyarakat, individu, pemerintah dan lainnya.
“Wilayah Skyline dan sekitarnya merupakan daerah bukit yang tandus (havana) yang ditumbuhi rerumputan (ilalang) yang banyak dan tersebar di wilayah bukit, sehingga siaga bencana di wilayah ini mendapat prioritas,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, maka Pemkot melalui BPBD Kota telah mengkaji dan menetapkan wilayah Skyline sebagai wilayah siaga bencana dan berisiko tinggi baik bencana kebakaran hutan dan lahan maupun tanah longsor.
Dikatakan juga mawas diri dan konsisten harus terus dilakukan bila sewaktu-waktu karena potensi bencana bisa saja terjadi kapan saja.
“Kota Jayapura telah memiliki peta wilayah rawan bencana termasuk di Skyline yang bila terjadi bencana, maka sudah disiapkan jalur evakuasi dan rambu-rambunya dan titik evakuasi,” lanjut Walikota.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD kota Bernard Jantje Lamia menambahkan UU nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha.
 |
| Warga masyarakat peserta sosialisasi |
Apa yang dilakukan BPBD saat ini adalah amanat dimana masyarakat turut serta dalam penyuluhan tersebut agar warga dapat diberitahukan lewat sosialisasi.
Kajian BPBD kota Jayapura tahun 2013 dan 2014 terutama daerah rawan longsor yang diakibatkan penebangan hutan sehingga masyarakat harus diberikan sosialisasi, untuk bagaimana mereka harus hidup terutama di lingkungan yang beresiko bencana yan g diciptakan sendiri.
“Wilayah Skyline merupakan daerah penyangga bagi kawasan Entrop, karena setelah terjadi perusakan hutan, penebangan pohon maka dampaknya Entrop sering dilanda banjir sehingga resiko tanah longsor pun bakal terjadi,” tegasnya.
(Harlet)