 |
| Peta Maluku |
Ambon, Dharapos.com
Bersumber dari APBD, Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun ini telah menganggarkan Rp 3.2 miliar untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 20 desa yang tersebar di kawasan perbatasan dan terluar.
“Ini upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mengatasi persoalan listrik yang ada di Maluku. Karena mengingat sampai saat ini masih ada sejumlah desa yang belum teraliri listrik,” ujar Kepala Dinas Energi
Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Martha Nanlohy, dalam Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Maluku, yang berlangsung di Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Rabu (15/3).
Wilayah perbatasan dan terluar dimaksud seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Ke 20 desa tersebut akan diprioritaskan terutama untuk rumah ibadah dalam hal ini Gereja, Masjid dan rumah masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan.
Nanlohy menambahkan pula, bahwa Pemerintah pusat juga telah menganggarkan bantuan untuk 12 desa di Maluku, yang termasuk dalam program 2500 desa di Indonesia yang akan teraliri listrik.
Ke 12 Desa tersebut, tersebar di Kabupaten SBB, Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Terlepas dari hal tersebut, lanjut Nanlohy, ada Camat Toyando Kota Tual yang datang untuk meminta bantuan listrik pada 6 desa yang ada di wilayah tersebut mengingat dari 8 desa yang ada baru dua desa yang teraliri listrik.
Ia pun berharap ada bantuan dari Gubernur Maluku Said Assagaff, untuk menganggarkannya dalam APBD-Perubahan sehingga persoalan kelistrikan di Kecamatan Toyando bisa diselesaikan.
Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur mengungkapkan untuk APBD-P biasanya diperuntukkan untuk anggaran di Seketariat dan DPRD.
“Jangan minta-minta di perubahan, karena tidak ada uang. Kalau ada pasti diberikan,” tandas Gubernur.
(*)
