 |
| Sekretaris Menteri KUKM RI Prof. Rully Indrawan sedang memukul tifa sebagai tanda dimulainya Rakorda, didampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dan Staf ahli Gubernur Maluku. |
Saumlaki, Dharapos.com – Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) menggelar Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorda) KUMKM di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa (3/3/2020).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) RI, Prof. Rully Indrawan.
Dalam laporannya, panitia penyelenggara menyebutkan, Rakorda ini bertujuan untuk memberikan informasi serta masukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan KUMKM, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau pemberdayaan KUMKM, menyampaikan usulan program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM tahun 2021.
Rakorda ini dilaksanakan selama tiga hari yakni semenjak 3-5 Maret 2020 bertempat di lokasi wisata danau Lorulun dan dihadiri pejabat Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kepala Dinas KUMKM dan atau yang membidangi KUMKM se-provinsi, pejabat eselon III Dinas KUMKM Provinsi Maluku, dan pejabat eselon III dan IV dinas KUMKM Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon dikesempatan itu menyambut dengan baik dan berharap agar Rakorda ini menghasilkan gagasan yang strategis untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Maluku dalam rangka menyambut beroperasinya Blok Masela.
Dalam sambutan itu, ia memaparkan kondisi dan sejumlah potensi keunggulan daerah seperti terdiri dari gugus pulau, ragam bahasa daerah serta 47 motif tenun ikat Tanimbar yang tidak dimiliki oleh daerah lain.
Selanjutnya, ada 187 koperasi di Tanimbar. Dari total itu, 28 diantaranya dinyatakan tidak aktif lagi, sementara ada 7.928 orang yang bergerak pada 9 sektor dibidang UMKM.
“Kendala yang dihadapi adalah masih minimnya SDM untuk menatakelola koperasi dan UKM, terbatasnya modal usaha dan terbatasnya sarana prasarana pendukung,” katanya.
Atas persoalan ini, Bupati Petrus meminta uluran tangan Menteri dan Gubernur Maluku untuk membatu memberikan penguatan kepada para pelaku ekonomi yang mayoritasnya terdiri dari Koperasi dan UKM di wilayah yang berada pada serambi depan NKRI karena berbatasan dengan Australia.
Gubernur Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan oleh Saleh Tio – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan membeberkan kondisi koperasi dan UMKM di Maluku.
Provinsi Maluku dengan wilayah perairan yang luas ini menjadi keuntungan tersendiri namun di lain sisi juga merupakan tantangan.
Dia menyebutkan, ada 3.261 koperasi di Maluku dan lebih dari 55.000 UMKM yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
“Rakorda di Bumi Duan Lolat ini merupakan langkah yang strategis. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat,” pintsnya.
Sekretaris Menteri KUKM RI Prof. Rully Indrawan dalam sambutannya menyatakan, dalam waktu dekat ini Pemerintah menyusun terobosan yakni rancangan UU Omnibuslaw melalui UU Cipta Kerja.
Upaya untuk memberikan kemudahan kepada UMKM, pemerintah menyusun 3 pilar strategis nasional.
Tiga pilar tersebut antara lain kapasitas usaha dan kompetensi UMKM, lembaga keuangan yang ramah bagi UMKM serta koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM.
Dari tiga pilar strategi nasional tersebut, disusun pula enam program strategis, yakni perluasan akses pasar, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas usaha dan manajemen SDM usaha, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha hingga koordinasi lintas sektor.
“Secara rinci akan disampaikan oleh kepala biro perencanaan dalam rapat koordinasi ini. Apa yang sudah kami lakukan melalui DAK non fisik,” sambungnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengembangkan ekonomi rakyat melalui kegiatan optimalisasi koperasi wanita yang sudah ada.
Melalui koperasi wanita, transformasi ideologi koperasi akan sampai pada generasi selanjutnya.
“Dan Maluku menjadi salah satu pilot project yang nantinya akan direplikasikan di daerah-daerah lain,” janjinya.
Gubernur berharap, kedepan, kekuatan ekonomi rakyat Indonesia bisa bergerak seiring dengan bergeraknya ekonomi besar.
“Saat beroperasi nanti, Blok Masela menjadikan masyarakat disekitar menjadi pihak yang paling diuntungkan. Dan kami akan koordinasikan hal ini dengan kementerian – kementrian dibidang perekonomian,” tambahnya.
Gubernur berharap, rakorda ini menjadi ajang penyamaan persepsi dan visi dalam pengembangan koperasi dan UMKM di tahun 2021.
(dp-47)
