 |
| Sekda, Kasrul Selang saat menyampaikan sambutan Gubernur Murad Ismail pada kegiatan Forum OPD Disnakertrans Provinsi Maluku, Kamis (27/2/2020) |
Ambon, Dharapos.com – Penanggulangan pengangguran dan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah di 2021 mendatang.
Untuk itu, peran bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian perlu ditingkatkan kualitas dan produktivitasnya secara berlanjut.
“Pengangguran masih menjadi permasalahan setiap daerah untuk dituntaskan Pemerintah termasuk di Maluku,” ungkap Gubernur Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Kasrul Selang sekaligus membuka kegiatan Forum OPD Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku bertempat di aula setempat, Kamis (27/2/2020).
Sesuai data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran di Maluku sebanyak 54.575 orang per-Agustus 2019 mengalami penurunan sebanyak 316 orang atau sebesar 0,58 persen.
Penurunan tersebut mengacu pada data Agustus 2018 dengan jumlah pengangguran sebanyak 54.891 orang.
Menurut Gubernur, kemiskinan merupakan akumulasi dari kurangnya kesempatan kerja.
Untuk itu, peran Disnakertrans sangat penting dalam mendata lapangan kerja melalui job fair, cipta lapangan kerja sektor formal maupun informal yang perlu ditingkatkan baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
“Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia cenderung mengalami penurunan namun masih di atas rata-rata nasional, sehingga perlu disikapi dengan berbagai kebijakan yang tepat dan terarah,” doronnya.
Gubernur menambahkan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serta komitmen Disnakertrans dalam menangani urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Salah satunya, yaitu melalui pendidikan vokasi guna menjawab kebutuhan tenaga terampil dalam rangka menghadapi beroperasinya Blok Masela, serta tingginya kompetisi dalam era globalisasi saat ini.
Kegiatan forum OPD ini berlangsung 27 – 28 Februari 2020 dan diikuti 68 peserta dari 11 kabupaten/kota di Maluku.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Maluku Farida Salampessy menuturkan, dalam mempersiapkan tenaga kerja menyongsong Blok Masela pihaknya telah melakukan studi jangka pendek yakni pendidikan vokasi.
Pelaksanaan model pendidikan ini, lanjut dia, sesuai dengan tugas yang diberikan Gubernur Maluku.
“Model ini yang sudah kita laksanakan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” lanjut Farida.
Pihaknya melatih sebanyak 400 orang dengan rincian 200 orang di Ambon, dan 200 sisanya tersebar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD).
“Jadi, masing-masing kabupaten/kota juga sudah menyiapkannya baik di MBD, Kepulauan Tanimbar serta di provinsi,” sambungnya.
Selain itu, pihaknya juga telah melakukan studi tiru ke Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat serta menunggu kesiapan Amdal.
(dp-19)
