Ambon, Dharapos.com – Pemerintah Provinsi Maluku menggelar
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota, di
bawah sorotan tema “Baku Kele Sukseskan Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun
2024”, bertempat di Swiss-Belhotel Ambon, Kamis (23/11/2023).
Rakor ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Ir. Sadali IE,
M.Si., IPU, didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Maluku serta
Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, yang ditandai dengan pemukulan tifa.
Sekda atas nama Pemda, pada kesempatan itu menyampaikan
bahwa dirinya, menyambut baik agenda rapat koordinasi ini, sebagai salah satu
instrument bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin sinergitas, koordinasi
bagi kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada tahun
2024.
“Pokok permasalahan utama yang sementara ini terjadi hampir
seluruh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia adalah belum
disepakatinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi pembiayaan Pemilukada
tahun 2024, antara Pemerintah Daerah dengan KPU, Bawaslu dan Aparat Keamanan,” terangnya.
Kondisi tersebut, kata Sekda, bukan dikarenakan Pemda tidak
mau menyetujui, tetapi berbagai aspek harus dikaji dan dianalisis secara baik sehingga
besaran anggaran Pemilukada tahun 2024 bisa efektif dan efisien dalam
penggunaannya, dan sama-sama bisa mewujudkan “Sukses Pelaksanaan, Sukses Partisipasi
dan Sukses Pertanggungjawaban”.
“Karena itu saya berharap melalui Rakor ini, daerah-daerah
yang telah menandatangani NPHD, dapat sharing informasi dan berbagai pengalaman
dan daerah lain guna percepatan penandatanganan NPHD Pemilukada tahun 2024,” pintanya.
Terlebih dari itu, Sekda mengatakan motivasi kuat harus
diikuti dengan aksi nyata dan strategi kerja yang tepat, sebab motivasi tanpa
aksi nyata, maka kita hanya berada pada dunia khayalan tanpa kenyataan.
“Aspek keamanan dan ketertiban umum adalah hal yang tidak
boleh diabaikan, karena itu saya mintakan Bupati/Walikota melalui para sekda
dan jajarannya untuk terus bersinergi dengan apparat keamanan guna menjamin
stabilitas keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat,” tegasnya.
Sekda juga meminta perhatian untuk mendorong warga masyarakat,
agar berpartisipasi menggunakan hak politiknya, baik dalam pemilu maupun Pemilukada
serentak 2024.
“Demikian juga masalah netralitas ASN yang harus dijaga pada
semua level Pemerintahan. Politik praktis bukanlah ranah kita sebagai ASN,
sehingga netralitas harus menjadi pedoman utama menjelang Pemilu dan Pemilukada
Tahun 2024,” tutupnya.
(dp-DKM)
