 |
| Peta Maluku Tenggara Barat |
Saumlaki, Dharapos.com
Gubernur Maluku, Ir .Said Assagaf secara resmi telah menetapkan kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebagai tempat penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pemerintah Provinsi Maluku, pertengahan bulan ini.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati MTB, Romelus Far Far dalam keterangan persnya di Saumlaki, pekan kemarin
Menurutnya, gebrakan Gubernur Maluku dalam menggelar Rakerda di berbagai Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku selama ini sebenarnya untuk mendorong kemajuan di daerah.
“Pada pertengahan bulan ini di Rakerda Pemprov Maluku akan dilaksanakan di kabupaten MTB. Pak
Gubernur tidak mau melaksanakan Rakerda di wilayah-wilayah yang fasilitasnya tersedia, beliau selalu memilih tingkat wilayah yang sulit karena mau dibantu. Oleh sebab itu, saya dan teman-teman disini sudah meninjau kecamatan Tanimbar Utara dan ada 8 desa disana, tetapi kita memilih desa yang representatif dengan catatan, juga punya kekurangan-kekurangan yakni desa Keliobar,” kata Penjabat.
Dijelaskan bahwa Rakerda tersebut akan dihadiri oleh seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemprov Maluku dimana hal yang biasa diterapkan selama ini adalah akan ada penyampaian keluhan masyarakat secara langsung melalui para kepala desa dan kemudian dijawab oleh para pimpinan SKPD.
“Gubernur berkeinginan untuk persoalan tersebut diselesaikan pada saat itu juga. Dan jika SKPD itu belum menyiapkan program, maka akan dianggarkan dalam APBD Provinsi Maluku tahun 2018,” lanjutnya.
Penjabat menambahkan bahwa saat ini Pemkab MTB sedang mempersiapkan berbagai persoalan yang merupakan kebutuhan daerah namun tak mampu dibiayai oleh APBD kabupaten untuk disampaikan dalam Rakerda tersebut.
Setiap pimpinan SKPD telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan program kerja dan kegiatan, setelah itu ditelaah secara baik sehingga akan menjadi masukan saat Rakerda berlangsung.
Jika program-program kerja yang tak dapat dibiayai oleh pemda MTB maupun Pemprov Maluku, maka diusulkan untuk ditetapkan dalam program nasional, dimana hal ini telah disampaikan dalam Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, beberapa hari kemarin.
“Semua upaya itu dilakukan semata-mata untuk kebutuhan masyarakat di daerah, meskipun terkadang hasilnya belum tentu sama seperti yang diinginkan. Tetapi paling tidak, mekanisme ini harus kita lalui. Dan saya akan mengawal seluruhnya untuk bergerak seiring dengan apa yang menjadi kemampuan Pemprov, dan Pemerintah Kabupaten,” tandasnya.
Penjabat juga berjanji akan memperjuangkan keinginan masyarakat di kecamatan Tanimbar Utara untuk terpisah menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) terlepas dari MTB.
“Sebenarnya dengan kabupaten terdepan NKRI ini sudah menjadi alasan yang kuat oleh pemerintah pusat apalagi pemerintah provinsi. Kita-kita saja yang belum memanfaatkan alasan kabupaten ini sebagai beranda depan NKRI untuk memperjuangkan. Saya akan all out untuk hal itu” janjinya.
Sesuai rencana, Rakerda akan dihadiri oleh sejumlah Menteri terkait, sebagai pejabat penentu kebijakan di tingkat pusat sehingga diharapkan bisa menjawab usulan masyarakat, Pemkab dan Pemprov.
Selain Rakerda, Gubernur dan rombongan akan mengunjingi 7 desa lain di kecamatan Tanimbar Utara.
Beberapa agenda yang sudah dijadwalkan adalah peresmian balai desa oleh Gubernur sekaligus mengikuti kegiatan pembukaan sasi memanen ikan di desa Watidal, peninjauan lokasi Bandar Udara dan sebagainya.
(dp-18)
