Ambon, Dharapos.com – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu
Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi
Maluku.
Kunker tersebut dalam rangka membahas peran aktif dan
permasalahan yang dihadapi oleh TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota dalam
melakukan pengendalian inflasi, serta untuk memantau pergerakan harga pangan
yang akan digunakan sebagai dasar menghitung proxy inflasi daerah.
Kunjungan yang dilakukan Selasa (22/8/2023) ini, bertempat di
dua lokasi.
Pertama, Pasar Mardika untuk meninjau proses pelaksanaan
Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu langkah yang dilakukan TPID Provinsi
dan Kabupaten/Kota untuk pengendalian inflasi.
Kedua, di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku untuk
melakukan Focus Group Discussion.
Hadir pada kesempatan itu Asisten II Setda Maluku Ir. Habibah
Saimima, M.Si, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku
Hadi Basalamah, Tim Monev Lintas Instasi yakni dari Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Bulog
RI, TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, beserta stakeholder lainnya.
Ina Yudith dari Kemendagri dalam sambutannya mengatakan bahwa
tujuan kunjungan ini guna memberikan insight
terkait Program Nasional yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian agar bisa
disinkronkan dengan TPID di Maluku.
Program sementara yang dilakukan adalah Sistem Pemantauan
Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan
yang akan dijadikan proxy sementara untuk daerah non Indeks Harga Konsumen
(IHK).
“Kalau daerah IHK bisa dilihat dari data Badan Pusat
Statistik, sementara itu dari Badan Pangan yakni program pangan murah yang sudah
dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia dan 256 Kabupaten/Kota se-Indonesia,”
rincinya.
Pihaknya sangat mengapresiasi karena di Maluku ini ada
swadaya, dimana ada sinergi yang kuat.
“Karena kami sudah beberapa kali turun ke daerah, namun yang
menghadiri Monev di Maluku ini yang terlengkap, karena bisa menghadirkan
TNI/Polri,” akuinya.
Ina Yudith menambahkan, pengendalian inflasi ini memerlukan kerjasama,
karena inflasi itu bukan hanya tanggung jawab Biro Perekonomian, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Ketahanan Pangan, tetapi menjadi tanggungjawab
bersama. Karena ketika inflasi tinggi, maka akan berdampak kepada kemiskinan
ekstrem dan permasalahan Kesehatan seperti stunting.
“Semua permasalahan akan berkaitan, tetapi jika inflasi
terlalu rendah di bawah Nasional, itu juga bisa dikatakan berbahaya karena
dianggap perekonomian melemah,” ujarnya.
Ina Yudith menambahkan pula, di pusat kadang tidak mengetahui
seperti apa problematika dengan masyarakat di daerah. Yang diketahui hanyalah
merumuskan kebijakan yang diharapkan bisa mempermudah TPID.
“Jadi jangan sampai TPID ketika melaksanakan tugas terhambat
oleh kebijakan, sehingga tujuan kita adalah ketika membuat kebijakan lagi tidak
ada bahasanya salah kebijakan, dan diharapkan kebijakan yang dihasilkan nanti
bisa membantu Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang
dibacakan oleh Saimima menyampaikan bahwa, pelaksanaan usaha dan strategi dalam
menjaga dan mengendalikan Inflasi, mengacu pada 4K yakni ketersediaan pasokan,
keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Kebijakan dan strategi pengendalian inflasi ini dilaksanakan
oleh anggota TPID Provinsi Maluku, baik secara bersama-sama maupun oleh
masing-masing OPD sesuai dengan tupoksi, serta membangun kerjasama dengan
Kabupaten Kota, terutama Kota Ambon dan Kota Tual yang merupakan IHK di
Provinsi Maluku,” jelasnya.
Saimima juga mengatakan, strategi yang saat ini dilakukan
oleh TPID Mauku adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar yang
dilaksanakan setiap hari Selasa jam 09.00 WIT, berlokasi di Pasar Batu Merah
dengan harga jual di bawah harga pasar.
“Kami juga mendirikan kios pengendali di Pasar Mardika yang
menyediakan beberapa kebutuhan pangan pokok seperti beras, minyak goreng kita,
gula pasir dsb, yang dipasok oleh Bulog Maluku Dan Maluku Utara.” Terangnya.
Selain itu juga setiap Hari Kamis, Saimima mengatakan,
dilaksanakan Rapat Koordinasi guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GPM atau
operasi pasar yang dilaksanakan pada hari Selasa.
“TPID Maluku juga menyusun Standar Operating System (SOP)
pelaksanaan GPM dan Operasi Pasar yang melibatkan semua TPID Provinsi dan Kota
Ambon.” Tambahnya.
Ia juga mengatakan, guna mengendalikan inflasi TPID Provinsi
memperkuat dan mendorong kerjasama antara Daerah Kabupaten/Kota khususnya dari
Daerah yang surplus ke Daerah yang defisit.
“Bantuan yang telah kami berikan, seperti penyerahan bibit
kangkung (salah satu komoditas yang menyumbang inflasi) oleh Dinas Pertanian
Provinsi Maluku, ke petani di Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku dan
Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu penyanggah Kota Ambon yang merupakan
salah satu Kota IHK.” Ungkapnya.
TPID Maluku juga Ungkap Saimima, telah menerapkan satu data
untuk harga pangan di Kota Ambon dan Kota Tual yang bersumber dari data harga
pangan yang disediakan oleh Bank Indonesia, sementara untuk harga pangan
Kabupaten bersumber dari harga pangan yang dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Maluku.
“Banyak strategi serta kebijakan yang dilakukan oleh TPID
Provinsi Maluku, dengan didukung oleh Pangdam, Kapolda, Pelindo, Angkasa Pura,
maupun BUMN dan BUMD lainnya dalam usaha pengendalian inflasi, sehingga capain
inflasi kita pada bulan Juli 2023 sebesar 4,23% yoy, sangat terkendali jika
dibandingkan dengan bulan Juni 2023 yaitu 6,07% yoy. “ Jelasnya.
Pada kesempatan itu juga Gubernur dalam sambutan tertulisnya,
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berusaha
mengendalikan inflasi di Daerah ini.
“Terkait kebijakan Pembangunan Anggaran Dana Transfer Umum
2%, Pemerintah Provinsi Maluku mengalokasikan dana sebesar Rp.8.550.629.664
yang dialokasikan kepada beberapa OPD dalam usaha mengendalikan inflasi yaitu
Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan,
Dinas Perindag, dan Dinas Perhubungan tahun 2022.” terangnya.
Ia menjelaskan, capaian realisasi anggaran tersebut sebesar
88,70% atau Rp7.585.533.354, dimana sisa anggaran sebesar 3,053% tidak
digunakan karena ada peruntukan untuk kegiatan yang sama pada Dinas
Perhubungan, Dinas Perindag, dan Dinas Pertanian, hal ini berdasarkan
koordinasi dan konsultasi dengan mitra Kejati Maluku.
Untuk diketahui Kunjungan Kerja dari Tim Monev lintas
Instansi yang dilaksanakan dari 21-23 Agustus 2023 ini, berdasarkan pada Surat
Masuk dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor
500.2.5/8872/Bangda Tanggal 10 Agustis 2023 perihal Monitoring dan Evaluasi.
(dp-19)
