Politik dan Pemerintahan

Usai Gubernur Tetapkan Status Tanggap Darurat, Presiden Perintahkan BNPB ke Maluku

8
×

Usai Gubernur Tetapkan Status Tanggap Darurat, Presiden Perintahkan BNPB ke Maluku

Sebarkan artikel ini

BNPB RI ke Maluku


Ambon, Dharapos.com
– Pasca gempa bumi bermagnitudo M 7.9
(parameter update M 7,5) di perairan laut Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku,
beberapa waktu lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertolak wilayah
itu dari Bandara Internasional Pattimura Ambon, Kamis (12/1/2023) pagi, untuk
meninjau lokasi bencana.

Sebelum bertolak, BNPB bersama Forkopimd Maluku bertemu di gedung
VIP Room Bandara Pattimura Ambon, mengadakan rapat koordinasi penanganan
bencana pasca gempa.

Rapat yang dipandu Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto itu,
dihadiri Deputi Geofisika BMKG Dr. Suko Prayitno Adi,  Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris
Setyawibawa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, Danlantamal IX Ambon
Brigjen TNI. Said Latuconsina, Kabinda Maluku Brigjen. TNI. Anton Irianto
Popang, Kabakamla Haris Joko Nugroho, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh, sejumlah
pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar Danny Indey,
Inspektur Kabupaten MBD dan lainnya.

Menyikapi kondisi kedaruratan bencana gempa bumi, Wagub Barnabas
Orno saat menghadiri rakor mengatakan, Pemprov Maluku melakukan koordinasi
intensif dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar dan MBD.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan OPD/instansi/lembaga
teknis terkait kebencanaan termasuk TNI/Polri, dalam mensinergikan peran
bersama untuk menangani permasalahan kedaruratan setelah gempa bumi terjadi,
secara berjenjang di kabupaten terdampak maupun di tingkat provinsi.

“Kami telah menetapkan status tanggap darurat untuk
memudahkan upaya penanganan darurat secara cepat, tepat dan efisien,” katanya.

Wagub juga melaporkan, Pemprov Maluku pada tanggal 10 Januari
2023 telah melakukan pengerahan bantuan logistik ke Kepulauan Tanimbar dan MBD
berupa beras, peralatan evakuasi, perlengkapan keluarga, peralatan sandang dan
obat-obatan.

Bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Kepulauan
Tanimbar telah diberangkatkan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 72 dan tiba Kamis
(12/1/2023). Sedangkan bantuan untuk masyarakat terdampak di MBD akan tiba pada
tanggal 15 Januari 2023.

“Di sisi lain, rencana tindak lanjut yang akan
dilaksanakan Pemprov Maluku antara lain membentuk tim pendamping untuk
melakukan pendampingan secara langsung bagi pemerintah KKT dan MBD,
meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian / lembaga dan
pemerintah kabupaten/kota, juga bersinergi dengan unsur TNI/ Polri dalam masa
tangkap darurat,” ujarnya.

Atas nama Pemda, mantan Bupati MBD itu, mengucapkan terima
kasih atas perhatian dan dukungan dari BNPB dalam penanganan gempa bumi Maluku,
juga atas bantuan Dana Siap Pakai (DSP) yang tersalurkan maupun bantuan
logistik dari BNPB.

Ia berharap, kerjasama antara BNPB, BPBD provinsi dan
kabupaten kota, selalu solid dalam penanganan bencana.

“Kami juga menyampaikan terima kasih BMKG beserta
jajaran. Saat ini kami mengharapkan bantuan dari BMKG untuk kolaborasi ke depan
dalam penambahan sensor seismograf maupun sinergitas dalam upaya peningkatan
ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami,”
tutup Wagub.

Di tempat yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto
menerangkan, kedatangannya bersama jajaran ke Maluku adalah perintah Presiden
Joko Widodo. Kehadiran pemerintah pusat untuk memberikan bantuan logistik
karena Tanimbar dan MBD telah menetapkan status tanggap darurat.

“Sehingga kami datang memberikan bantuan tanggap
darurat berupa logistik yang harus bisa bermanfaat kepada masyarakat terdampak,
dengan pendekatan seluruh masyarakat terdampak gempa bisa terjamin logistik
dasarnya,” terang Suharyanto.

Ia yakinkan, rumah warga dan infrastruktur yang rusak di Tanimbar
dan MBD akan diperbaiki oleh pemerintah.

“Kami menuju Saumlaki. Disana ada 33 rumah rusak berat.
Kemudian yang rusak, ringan dan sedang ratusan rumah. Infrastruktur seperti
kantor Bupati, sekolah, ada juga Gereja, semua akan diperbaiki,” tutup
Suharyanto.

Sebagai informasi, Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto
menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk pemerintah provinsi Maluku sebesar Rp.
500 juta, dan Rp. 250 untuk KKT dan MBD, bantuan kebutuhan dasar untuk
pemerintah provinsi Maluku senilai Rp. 150 juta, dan Rp. 250 juta bantuan
kebutuhan dasar kepada KKT dan MBD.

Sedangkan bantuan logistik untuk pemerintah provinsi Maluku,
KKT dan MBD berupa selimut, matras dan tenda keluarga.

(dp-19)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *