Jayapura, Dharapos.com
Usai melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah serta pemberhentian pejabat Eselon II – IV di lingkup Pemerintah Kota Jayapura, Walikota Dr. Benhur Tommi Mano, MM langsung menggelar rapat perdana dengan pejabat yang baru di lantik.
 |
| Dr. Benhur Tommi Mano, MM |
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Walikota, Kamis (15/1).
Usai rapat, kepada wartawan di ruang kerjanya, Walikota mengatakan rapat yang di gelar tersebut merupakan rapat perdana awal tahun 2015.
“Ada beberapa sterssing yang sampaikan kepada beberapa kepala badan, kepala Dinas dan kepala bagian,serta kepala dinas yang baru dilantik yang mana kita akan menggunakan sistem pemerintahan yang berbasis akrual dan sistem penilaian pengadaan barang di Pemerintah kota dan seluruh jajaran harus mengikutinya,” paparnya.
Selain itu, jelas Walikota, 16 SKPD pada lingkup Pemkot yang belum mempertanggungjawabkan keuangannya di tahun 2014, diberikan batas waktu hingga 10 februari 2015 dan juga segera mempertanggungjawabkan SPJ di masing-masing satuan kerja.
“Saya berharap agar seluruh jajaran bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi pada masing-masing dinas,” harapnya.
Walikota juga telah menegaskan kepada seluruh SKPD untuk tidak lagi melaksanakan kegiatan di hotel sebagaimana instruksi Presiden RI Joko Widodo. Dengan demikian, semua kegiatan harus menggunakan aula kantor Walikota.
Kepada pimpinan SKPD yang baru, dirinya meminta untuk bekerja full guna menuntaskan beberapa program Pemkot yang belum dilaksanakan oleh pimpinan sebelumnya.
Selain itu, diharapkan juga fungsi perencanaan dapat berjalan dengan baik, dan setiap perencanaan dibagikan kepada konsultan perencanaan yang mempunyai profesi khusus, agar kegiatan tidak terfokus pada satu orang saja.
Ini pun, nilai Walikota, masih menjadi kendala dalam perencanaan apalagi tahun ini akan difokuskan kepada beberapa proyek besar, seperti jembatan Hamadi – Holtekam, Pasar Youtefa, pembangunan terminal kota Jayapura tipe “A”, jembatan Moso, maupun pembangunan RSU Jayapura di Koya Barat.
“Semua proyek tersebut harus selesai tahun ini dan tanggal 22 Januari mendatang akan dilakukan peletakan batu pertama. Dan yang terpenting semua program besar tersebut telah mendapat dukungan Pemerintah Pusat, karena telah direstui Presiden Joko Widodo saat menghadiri perayaan Natal Nasional di Jayapura,” cetusnya.
Ditambahkan, untuk jembatan Hamadi akan dilakukan pembebasan lahan serta untuk wilayah Muara Tami akan diselesaikan hak ulayat.
Selain itu, dalam rapat tersebut turut dilakukan penetapan panitia pelaksana HUT kota Jayapura yang ke-105, yang diketuai adalah Asisten Administrasi Umum, untuk dipercayakan untuk mengatur kepanitiaan.
(Harlet)