Papua, Dharapos.com
Sebanyak 6000 personil gabungan TNI-POLRI akan digerakan untuk melakukan pengamanaan kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua dalam rangka mengikuti perayaan Natal serta mengunjungi beberapa tempat lainnya di kota tersebut.
 |
| Irjen Pol Drs. Yotje Mende, SH, M.Hum |
Hal tersebut disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Yotje Mende, SH, M.Hum kepada sejumlah wartawan, usai menghadiri acara pembukaan Pameran Alutsista yang di gelar Kodam XVII/Cendrawasih di halaman kantor Gubernur Papua, Jumat (26/12).
“Satgas Pam yang di koordinir langsung oleh Pangdam XVII/Cendrawasih telah siap untuk melakukan pengamanan, serta akan dilakukan gladi bersih pengamanan yang di gelar di Sentani, Kabupaten Jayapura,” terangnya.
Semua objek yang akan di kunjungi Presiden, ungkap Kapolda, akan di lakukan pengecekan terkait kesiapan tersebut.
“Kesiapan ini bukan untuk menunjukkan kekuatan akan tetapi untuk pengamanan rute Presiden dan tamu negara lainnya karena kondisi cuaca di kota Jayapura saat ini sudah memasuki musim penghujan sehingga perlu di cek titik-titik yang mungkin terjadi longsor atau jalan berlubang akibat hujan. Di titik-titik itulah akan kami tempatkan personil,” ungkapnya.
Sementara dari segi aspek kerja sama, lanjut Kapolda, selama ini sudah baik, baik itu dari pihak Pemda Papua sebagai motor, LSM serta TNI-POLRI dan semuanya telah bersinergi dan berkolaborasi dalam penyambutan nanti.
Terkait adanya isu mobilisasi massa saat kunjungan nanti, Kapolda menegaskan pihak keamanan akan siap untuk menerima itu.
“Artinya mobilisasi dalam arti positif yaitu mereka datang untuk menyaksikan perayaan Natal bersama Presiden RI Joko Widodo,” lanjutnya.
Namun, diakui Kapolda, kalau mobilisasi massa untuk melakukan unjuk rasa, maka pihak keamanan tidak akan terima itu dan akan diambil tindakan tegas karena Polri sampai saat ini tidak menerima permohonan itu.
“Dan jika melihat waktu, kalau toh permohonan penggerakan massa untuk melakukan demonstrasi sampaikan ke Polda maka jelas-jelas dengan tegas kami menolaknya karena seharusnya minimal 3 hari sebelum pelaksanaan kedatangan Presiden sudah harus disampaikan permohonan,” cetusnya.
Karena itu, kembali tegas Kapolda, apabila ada mobilisasi massa untuk melakukan unjuk rasa maka akan diambil tindakan tegas sehingga diharapkan agar masyarakat tidak melakukan unjuk rasa saat kunjungan Presiden nanti.
(Harlet)