 |
| Simon Lolonlun |
Saumlaki,
Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA/MA yang telah berlangsung mulai dari hari senin (14/04) lalu dinilai gagal mewujudkan cita-cita negara Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa karena ditemukan beberapa butir soal yang sarat dengan kepentingan politik pihak-pihak tertentu.
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menilai, munculnya dua soal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia UN yang mengangkat Biografi Gubernur DKI Jakarta, Ir, Joko Widodo yang juga merupakan Calon Presiden Republik Indonesia merupakan noda bagi dunia pendidikan Indonesia.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Saumlaki, Simon Lolonlun kepada Dhara Pos, menyebut soal tentang Jokowi itu tidak wajar dan patut dipertanyakan oleh publik.
Bisa dipahami, katanya, jika berkembang anggapan bahwa soal tersebut merupakan bagian dari upaya memenangkan kepentingan politik tertentu pada Pilpres mendatang.
Menurut Lolonlun, PMKRI secara Nasional melalui Pengurus Pusat PMKRI di Jakarta telah mengeluarkan sikap terhadap ketidakwajaran penyusunan soal-soal UN tahun ini.
“Tahun ini adalah tahun politik dan sebentar lagi kita akan memasuki tahapan Pemilu Presiden 2014. Maka, tidak etis dalam Ujian Nasional muncul soal tentang Jokowi yang telah diusung menjadi bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Harusnya pendidikan nasional tidak ternoda oleh kepentingan politik,” kata Lolonlun.
Organisasi PMKRI secara nasional, menurutnya, telah meminta Mendikbud Mohammad Nuh untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menyortir soal-soal UN yang berhubungan dengan kepentingan politik.
“Patut diduga, jangan-jangan Menteri Pendidikan merupakan orang yang berada di balik penyusunan soal-soal tersebut,” pungkasnya.(son)
