 |
| Momen diskusi publik bertema “Tiga Tahun Kinerja Pemerintah Daerah Maluku dibawah kepemimpinan MI-BO” di warung katong, Selasa (21/6/2022) |
Ambon, Dharapos.com – Kepala Bappeda Provinsi
Maluku, Anthon Lailosa menegaskan, pemerintahan dibawah kepemimpinan Gubernur Murad
Ismail dan wakilnya Barnabas Orno (MI-BO), selama tiga tahun terakhir sesuai
jalur yang benar dan melampaui target.
“Selama 3 tahun pemerintahan MI – BO sesuai
jalur yang benar. Banyak capaian indikator-indikator pembangunan dan dampak sosial ekonominya.
Banyak progres yang dicapai dalam pemerintahan keduanya. Banyak juga rencana
kita kedepan untuk membangun daerah ini ke arah yang lebih
baik,”ungkap Lailosa, saat diskusi
publik dengan tema “Tiga Tahun Kinerja Pemerintah Daerah Maluku dibawah
kepemimpinan MI-BO” di warung katong, Selasa (21/6/2022).
Pada diskusi
publik yang di gagas Dinas Kominfo Provinsi Maluku itu, live di LPP TVRI dan
RRI, juga menghadirkan Ketua Tim
Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah, sebagai
narasumber.
Sementara pemandu dialog Publik, yakni Monica
Seipala dari LPP TVRI dan Theis de Cock dari LPP RRI.
Lailosa mengatakan, langkah-langlah yang dilakukan
MI-BO selama ini, yakni pelayanan dasar terus dilakukan.
“Bahkan, indikator pembangunan 3 tahun terakhir
ini sudah melampaui target kita pada tahun 2024 mendatang akan tetap kita
jalankan, sementara yang sedang berjalan kita percepat. Sedangkan, program
ekonomi seperti program komoditas unggulan baik itu pengembangan industri kecil
menengah dan program terkait pemerintahan juga stabilitas daerah bekerja sama
strategis dengan yang punya wewenang kami akan dorong terus,”paparnya.
Dipaparkannya ,
pemerintahan MI-BO kurun waktu kurang lebih 3 tahun banyak kendala
seperti gempa dan pandemi Covid-19. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.
”Begitu juga dengan peningkatan kualitas
di sektor pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan dari waktu ke
waktu,” jelasnya.
Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalammah mengatakan,
pemerintahan MI-BO sangat inovatif dan banyak terobosan serta peningkatan
kualitas birokrasi.
“Sebelumnya Maluku tidak inovatif. Namun,
ketika Maluku dipimpin MI-BO diakui Kemendagri kalau Maluku ada peningkatan budaya inovatif,” jelasnya.
Begitu juga pemberian penghargaan Innovative
Government Award (IGA) 2021, Provinsi Maluku berada pada urutan ke 29 dan masuk
pada kategori inovatif (skor 32,66) di atas Provinsi DI Yogyakarta urutan 30
(skor 30,41) dan terdapat 4 Provinsi yang kurang Inovatif yaitu nomor 31, Provinsi
Bali (skor27,02), nomor 32, Provinsi Sulawesi Tenggara (skor 25,26), 33
Provinsi Maluku Utara (skor 24,44) dan Provinsi Kalimantan Tengah (skor 15,69).
Dijelaskan Basalammah, hasil penilaian Ombudsman RI
terkait penghargaan kepatuhan tingkat standar pelayanan publik 2021 Provinsi
Maluku, berada pada peringkat ke 6 dengan skor (90,83) dari 34 Provinsi di
Indonesia, setelah Bangka Belitung dengan skor (91,86), Bengkulu dengan skor
(91,91), DKI Jakarta dengan skor (97,37), Kalimantan Barat dengan skor (97,37)
dan Provinsi Riau sebagai peringkat 1 dengan skor (98,12).
“Selain itu, di penghujung tahun 2021,
Pemerintah Provinsi Maluku kembali mendapat pengakuan dalam hal tata kelola
pemerintahan sebagai implementasi dari penerapan ISO (International
Organization for Standardization) atau yang disebut juga dengan SNI (Standard
National Indonesia),”paparnya.
Diantaranya, BPSDM dengan SNI-ISO 9001.2015 terkait
sistem manajemen mutu, manajemen anti penyuapan SNI-ISO 21001.2018 terkait
manajemen organisasi pendidikan.
“Dinas DPMPTSP juga memperoleh dua sertifikat SNI-ISO
yakni 9001:2015 terkait sistem manajemen mutu dan SNI-ISO 37001:2016 terkait
sistem manajemen anti penyuapan,” sambungnya.
Basalammah mengatakan , adanya kendala dalam membangun Maluku, hal ini
mengingat geografis Maluku, adalah
Kepulauan.
Diakuinya , membangun Maluku bukan hanya pemerintah
provinsi, tapi butuh perhatian serius pemerintah pusat dan kabupaten/kota dan
pihak lainya.
(dp-19)
