Tiakur,
Sejak aktivitas Rumah Sakit Bergerak Tiakur berjalan hingga mengalami kerusakan pada 16 November lalu, ternyata sebagian besar peralatan medis rumah sakit belum juga di fungsikan.
![]() |
Ilustrasi Sarjana |
Pasalnya, karena tidak ada operator yang bisa mengoperasikan atau memfungsikan berbagai peralatan medis yang ada di rumah sakit tersebut.
Hal ini di sampaikan oleh salah satu sumber terpercaya di Dinas kesehatan Kabupaten MBD yang enggan namanya dikorankan, kepada Dhara Pos, Senin (2/12).
Menurutnya, peralatan-peralatan yang sampai sekarang ini belum juga di fungsikan itu harganya mencapai puluhan juta bahkan ada mencapai ratusan juta.
“Percuma saja menghamburkan uang banyak untuk pengadaan peralatan tersebut tapi kenyataannya tidak bisa difungsikan,” kecamnya.
Diakuinya, apabila sejumlah peralatan itu tidak segera difungsikan maka bisa jadi bakal mengalami kerusakan dalam jangka waktu satu atau dua tahun kedepan.
Terkait hal ini Ketua Komisi B DPRD MBD, Kimdevits Markus SH, saat dikonfirmasi Dhara Pos di ruang kerjanya, mengatakan penyebab peralatan rumah sakit yang hingga kini belum difungsikan akibat di MBD masih kekurangan tenaga Dokter.
“Di MBD ini sangat membutuhkan tenaga dokter minimal 24 orang sedangkan dokter yang ada jumlahnya tidak sampai 10 orang, akibatnya sekarang kita mengalami kendala dari sisi kemampuan SDM di bidang pengoperasian sarana dan prasarana kesehatan,” ungkapnya.
Dan untuk maksud itu, Komisi B telah mencoba berupaya terkait penganggaran studi lanjut kepada anak-anak daerah di kabupaten MBD.
“Namun sayangnya, setelah anggarannya ada, ternyata yang terjadi bukannya kita menyekolahkan mereka atau lakukan tugas belajar sesuai spesifikasi ilmu yang kita perlakukan tetapi yang terjadi sekarang ini adalah penunjukan langsung kepada keluarga atau anak-anak pejabat. Kami dari Komisi B mengecam keras hal itu,” kecamnya.
Karena itu, pihaknya telah melakukan rapat dengan Dinas Kesehatan agar segera memasukan data ke Komisi B terkait siapa anak-anak pejabat di MBD yang di sekolahkan dengan dana daerah itu. “Apalagi mereka itu di sekolahkan sesuai dengan kebutuhan daerah atau tidak,” pungkanya.(yan)