Daerah

Anggaran SDM Dipakai Anak Pejabat, Alat Medis RSB Tiakur Mubazir

30
×

Anggaran SDM Dipakai Anak Pejabat, Alat Medis RSB Tiakur Mubazir

Sebarkan artikel ini

Tiakur,
Sejak aktivitas Rumah Sakit Bergerak Tiakur berjalan hingga mengalami kerusakan pada 16 November lalu,   ternyata sebagian besar peralatan medis rumah sakit  belum juga di fungsikan.

sarjana bingkai web
Ilustrasi Sarjana

Pasalnya, karena tidak ada operator yang bisa mengoperasikan atau memfungsikan berbagai peralatan medis yang ada di rumah sakit tersebut.
Hal ini  di sampaikan oleh salah satu sumber terpercaya di Dinas kesehatan Kabupaten MBD yang enggan namanya dikorankan, kepada Dhara Pos, Senin (2/12).
Menurutnya,  peralatan-peralatan yang sampai sekarang ini belum juga di fungsikan itu harganya mencapai puluhan juta  bahkan ada mencapai ratusan juta.
“Percuma saja  menghamburkan uang banyak untuk pengadaan peralatan tersebut tapi kenyataannya  tidak bisa difungsikan,” kecamnya.
Diakuinya, apabila sejumlah peralatan itu tidak segera difungsikan maka bisa jadi bakal mengalami kerusakan dalam jangka waktu satu atau dua tahun kedepan.
Terkait hal ini Ketua Komisi B  DPRD MBD, Kimdevits Markus SH,  saat dikonfirmasi Dhara Pos  di ruang kerjanya, mengatakan penyebab peralatan rumah sakit  yang hingga kini belum difungsikan akibat di MBD masih kekurangan  tenaga Dokter.
“Di MBD ini  sangat  membutuhkan tenaga dokter minimal 24 orang  sedangkan dokter yang ada jumlahnya tidak sampai 10 orang, akibatnya sekarang kita mengalami kendala dari sisi  kemampuan SDM di bidang pengoperasian  sarana dan prasarana kesehatan,” ungkapnya.
Dan untuk maksud itu, Komisi B telah mencoba berupaya terkait penganggaran studi lanjut  kepada anak-anak daerah di kabupaten MBD.
“Namun sayangnya, setelah anggarannya ada, ternyata yang terjadi  bukannya kita menyekolahkan mereka atau  lakukan tugas belajar sesuai spesifikasi ilmu yang kita perlakukan tetapi yang terjadi sekarang ini adalah penunjukan langsung kepada keluarga atau anak-anak pejabat. Kami dari Komisi B mengecam keras hal itu,” kecamnya.
Karena itu, pihaknya telah melakukan rapat dengan Dinas Kesehatan agar segera memasukan data ke Komisi B  terkait siapa anak-anak pejabat di MBD  yang di sekolahkan dengan dana daerah itu. “Apalagi mereka itu di sekolahkan sesuai dengan kebutuhan daerah atau tidak,” pungkanya.(yan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *