 |
| Peta Provinsi Maluku |
Langgur, Dharapos.com
Fakta tersebut terungkap saat berlangsungnya pertemuan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Perindustrian Perdagangan RI Saleh Husin, Kapolda Maluku, Pangdam XVI Pattimura, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku di atas kapal KRI Suharso dengan nomor lambung 591 dalam perjalanan dari Ambon menuju, Banda dan Tual, Kamis (17/3).
“Angka kemiskinan di Maluku naik satu persen. Kami takutkan jangan-jangan karena dampak dari moratorium yang diberlakukan,” ungkapnya kepada wartawan disela-sela kunjungan Wapres RI ke Provinsi Maluku, Jumat (18/3).
Karena itu, lanjut Gubernur, dirinya berharap Pemerintah pusat k lebih serius memperhatikan kesejahteraan
masyarakat Maluku.
“Bapak Wakil Presiden sangat mengapresiasi informasi yang telah saya sampaikan dalam forum bersama,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, selain masalah kemiskinan, pembahasan lain juga dilakukan seperti PPN Dumar, Blok Masela hingga LIN dan wacana pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya.
Terkait dengan pelabuhan PPN Dumar, Wapres telah berjanji agar dalam waktu dekat sudah bisa berjalan.
Diakuinya, setelah kembali ke Ambon, pihaknya akan segera merapatkan hal itu sekaligus membuat laporan untuk diteruskan ke Pemerintah pusat.
“Banyak perusahaan ikan yang tutup salah satunya yang tadi kami lalui bersama itu. Makanya beliau berjanji akan diselesaikan secepatnya. Pelabuhan tersebut juga harus diperpanjang dan pada prinsipnya kita akan mendukung untuk diperpanjang,” lanjutnya.
Ditegaskannya, Pemprov Maluku bukan melihat dari atas ke bawah tapi malah dari bawah ke atas dan aturannya sudah begitu.
Sementara itu, terkait dengan Blok Masela, Gubernur kembali menegaskan bahwa dalam waktu dekat sudah ada putusannya namun itu semua tergantung Presiden, terkait opsi itu di laut atau darat karena semuanya telah dilakukan pengkajian.
Begitu pula dengan putusan terkait penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.
“Jadi bagi kami dan seluruh masyarakat Maluku, lebih cepat di putuskan itu lebih baik agar anak-anak kita bisa sekolah dengan mengambil S2, dan S3 dalam rangka mempersiapkan SDM yang akan diberdayakan dalam pengelolaan Blok Masela maupun pengembangan Lumbung Ikan Nasional,” tegasnya.
Sedangkan soal wacana pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya, Pempus, ungkap Gubernur, tidak pernah menolak hal itu.
“Jadi semua sudah jelas, tinggal kita menantikan hasil saja,” tukasnya.
(dp-20)
