Ambon, Dharapos.com – Pemerintah Negeri Hative Besar diminta terbuka kepada masyarakat soal pendapatan negeri dari galian C yang dikelola oleh CV. Prima Jaya Hative.
Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi III sekaligus Wakil Ketua Panja (Panitia Kerja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw, Minggu (15/6/2025), menanggapi persoalan yang sementara terjadi di Negeri tersebut.
“Kami berharap bahwa persoalan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah negeri Hative Besar diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kami sendiri pun dari Panja DPRD Kota Ambon sementara melakukan evaluasi terhadap pajak dan retribusi yang didalamnya termasuk pajak galian C, ” ungkapnya.
Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa hari lalu, diketahui CV. Prima Jaya Hative merupakan salah satu perusahaan yang taat terhadap administrasi, serta melakukan tanggungjawab baik itu IUP maupun AMDAL nya sudah sesuai prosedural.
“Kewajiban mereka untuk membayar kepada pemerintah negeri dan pemerintah kota, juga rutin dilakukan setiap tahun dengan besaran yang mungkin bervariatif hingga mendekati 400 juta,” bebernya.
Terkait pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan, Politisi PDI-P ini menegaskan, hal tersebut ada pada level Pemerintah Negeri dan sudah di audit oleh inspektorat Kota Ambon.
Untuk itu, perusahaan tidak punya kewenangan untuk menjelaskan, sebaliknya pemerintah negeri yang harus menjelaskan kepada masyarakat terkait pendapatan negeri lewat galian C ini peruntukannya untuk apa.
“Baiknya itu dijelaskan secara internal sehingga tidak menghambat perusahan yang mendatangkan PAD ini beroperasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, nantinya Komisi III akan memanggil Pemerintah negeri, masyarakat Hative Besar yang berdemo, dan perusahaan untuk duduk bersama mendengar kejelasan bagaimana pengelolaan pendapatan negeri yang bersumber dari galian C.
“Ini agar masyarakat bisa memahami dengan baik, sehingga tidak ada salah tafsir dan multi tafsir,” tandas Upulatu.
(dp-53)
