Ambon, Dharapos.com – DPRD Maluku menggelar rapat paripurna, dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2025, Senin (30/3/2026).
Giat berlangsungdi ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon.
Agenda tahunan tersebut dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun, dan turut dihadiri Wakil Gubernur Abdullah Vanath, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Watubun dalam sambutannya mengatakan, rapat paripurna LKPJ merupakan bagian dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah, yang dilaksanakan setiap tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Menurutnya, melalui forum ini, kepala daerah menyampaikan gambaran umum pelaksanaan program, berbagai kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah penyelesaian yang telah ditempuh selama tahun anggaran 2025.
“Dokumen LKPJ ini menjadi dasar bagi DPRD, dalam memberikan catatan strategis dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Watubun, DPRD Maluku akan menindaklanjuti penyampaian tersebut dengan pembahasan internal, guna merumuskan rekomendasi yang komprehensif.
Ia menegaskan, hasil pembahasan nantinya harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat, yang diperoleh melalui reses, serta hasil pengawasan DPRD di lapangan.
“Saya mengingatkan, agar pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap situasi keamanan di sejumlah wilayah, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan optimal,” pinta Watubun.
Sementara itu, Wagub Abdullah Vanath mengaku, kondisi ekonomi Maluku pada tahun 2025 menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan mencapai 5,44 persen, melampaui rata-rata nasional.
Ia juga menilai distribusi pendapatan masyarakat mulai mengalami perbaikan.
Meski demikian, Wagub tidak menampik adanya kenaikan angka pengangguran terbuka. Dari 6,11 persen pada tahun 2024, meningkat menjadi 6,27 persen di tahun 2025.
“Kami melihat masih ada tantangan yang harus diselesaikan, dan masukan dari DPRD sangat dibutuhkan, untuk penyempurnaan kebijakan ke depan,” kata Vanath.
(dp-16)
