Ambon, Dharapos.com – Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melakukan pencanangan Gerakan
Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Markas Komando
Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya
(MBD), Kamis, (15/6/2023).
Memulai rangkaian kegiatan
pencanangan Gerbangdutas 2023, diadakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon Rabu (14/6/2023).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito
Karnavian, selaku Kepala BNPP menjelaskan, di Provinsi Maluku terdapat 4
kabupaten yang berada di kawasan perbatasan negara, yakni Maluku Barat Daya
(MBD), Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru.
Siaran pers yang diterima
Dharapos.com, menyebutkan dari dana total Rp7,7 Triliun asal Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam Rencana Aksi (Renaksi)
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) Tabun
2023, dana yang dialokasikan Pemerintah pusat ke 4 kabupaten kawasan perbatasan
di Maluku tersebut mencapai Rp760 miliar.
Rinciannya, sambung Tito, total
alokasi untuk Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp316.102.204.268.00, untuk
Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp150.443.502.713, untuk Kabupaten Maluku
Tenggara sebesar Rp196.899.705.133.00, dan untuk Kabupaten Kepulauan Aru
sebesar Rp96.981.709.186.00. Disamping untuk 4 kabupaten tersebut, terdapat
pula alokasi untuk Provinsi Maluku sebesar Rp4 miliar.
“Total anggaran yang ada di
Maluku pada 4 kabupaten pada kawasan perbatasan, lebih kurang Rp760
miliar,” jelas Menteri Tito usai Rapat Forkopimda kepada media massa, Rabu
(14/6/2023).
Menteri Tito menginginkan pembangunan
pada kawasan perbatasan khususnya di Maluku dilakukan dengan mekanisme 2 arah.
Yakni, tidak sekadar rancangan dari pemerintah pusat saja, melainkan usulan dan
masukan dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
Ia mengutarakan, segenap jajaran
BNPP dituntut untuk memonitor kucuran dana yang pengerjaannya digarap oleh 28
kementerian/lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP dan
pemerintah daerah (pemda) agar tepat sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan.
Hal tersebut sesuai fungsi BNPP,
yakni mengarahkan, mengawasi, dan melakukan evaluasi pembangunan kawasan
perbatasan.
“Saya tugaskan kepada Pak
Robert sebagai Plh Sekretaris BNPP, itu uangnya ada dimana, apakah masih di K/L
atau sudah ada di pemerintah daerah? Nah nanti kalau sudah ketemu, porsi
anggaran yang kita lacak tersebut di mana, jangan digunakan untuk yang lain
karena peruntukannya itu untuk perbatasan,” jelas Menteri Tito.
Menteri Tito kembali menjelaskan,
dalam acara pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, BNPP akan melaksanakan
peresmian atas beberapa hasil pekerjaan tahun 2022, yaitu preservasi jalan di
Pulau Leti, rekonstruksi jalan Kliis-Nyama sepanjang 174 km, penggantian
Jembatan Wear Nuwewang sepanjang 20 meter.
Pembangunan tersebut berdasarkan
pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bukan Dana Alokasi Umum
(DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
Sebagai informasi, sebelum
memulai pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 secara seremoni, Menteri Tito dan
Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP, dijadwalkan untuk mengunjungi Pulau
Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hiera, Kabupaten MBD, yang berbatasan dengan
perairan Timor Leste dan Australia.
Pulau Meatimiarang adalah pulau
berpenduduk yang masuk ke dalam 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia.
Kunjungan kerja Menteri Tito dan Mahfud MD, mengecek PPKT terakhir kali
dilakukan pada 21 Desember 2022, yakni ke Pulau Rondo di Sabang, Aceh.
(dp/BNPP)
