Ambon, Dharapos.com – Gubernur Maluku Murad
Gubernur Maluku Murad Ismail dan Kepala BSN Kukuh S. Ahmad saat penandatanganan nota kesepahaman
Ismail dan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)
kesepahaman.
Momen penandatanganan tersebut berlangsung di
kantor Gubernur setempat, Jumat (10/9/2021).
Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung
percepatan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya melalui penerapan
standar dan penilaian kesesuaian.
Ketua tim Gubernur untuk percepatan pembangunan
Maluku (TGUPP) Hadi Basalammah mengatakan, melalui acara ini diharapkan dapat
mensinergikan kegiatan dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang
dimiliki dalam meningkatkan daya saing produk nasional yang berstandar nasional
maupun international.
“Seperti yang kita ketahui pala dan cengkeh
merupakan rempah-rempah dari provinsi Maluku yang sudah terkenal sejak beratus
ratus tahun lalu. Tidak hanya itu, potensi perikanannya pun sangat besar. Saya
yakin potensi SDA tersebut dapat kita maksimalkan melaui kegiatan standarisasi
dan penilaian kesesuaian,” terangnya.
Pemerintah mencanangkan Maluku sebagai lumbung
ikan nasional (LIN) ,dimana sentra produksi seperti Kota Ambon, Kabupten Maluku
Tengah, Seram Bagian Timur dan Maluku Tenggara dijadikan daerah penyangga utama
ekspor perikanan Nusantara.
Adapun jenis ikan yang dihasilkan diantaranya
yaitu tuna cakalang, kerapu, ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, ikan
karang, udang, lobster serta cumi-cumi.
“Saya cukup bangga karena salah satu UKM
binaan BSN dari Maluku yaitu, UKM Nacha berhasil meraih sertifikat standar
nasional Indonesia (SNI) untuk produk abon ikan cakalang,” cetusnya.
Hadi menjelaskan pula, untuk meningkatkan daya
saing pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), BSN
saat ini telah memiliki lima kantor layanan teknis (KLT) yang berada di
Makassar, Palembang, Pekanbaru, Bandung dan Surabaya.
“Kami membina dan mendampingi para pelaku
usaha untuk menerapkan SNI dan saya berharap melalui sinergi antara KLT BSN di
Makassar bersama pemerintah Provinsi Maluku makin banyak lagi pelaku usaha di daerah
ini yang menerapkan SNI, khususnya UMKM,” harapnya.
Lanjut Hadi, target peningkatan penerapan SNI
harus diimbangi dengan tersedianya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
“LPK yang terakreditasi KAN dapat menjamin
kesesuaian dan ketertelusuran standar yang sangat dibutuhkan dalam penerapan
SNI. Maka selain fokus membina pelaku usaha, KLT BSN dapat bersinergi bersama
Pemprov Maluku,” ujarnya.
Didaerah Maluku sendiri terdapat sembilan
laboratorium pengujian dan satu lembaga inspeksi yang telah diakreditasi KAN.
Olehnya itu, Hadi berharap sinergi ini dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembuatan SNI meliputi Usulan baru dan
atau revisi SNI terkait sektor unggulan daerah.
“Dengan potensi dan SDM yang ada, saya
cukup yakin kerja sama ini dapat berperan besar dalam pengembangan
SNI guna mengangkat kearifan local. SNI yang telah ada juga perlu dikaji ulang
agar selaras dengan perkembangan zaman,” tandasnya.
Gubernur Murad Ismail menyambut baik
penguatan sinergi antara BSN dengan Pemprov Maluku.
Dirinya menegaskan, Pemprov Maluku juga
berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan
SNI ISO 900:1:2015 sistem manajemen mutu, SNI ISO 37001:2016 sistem manajemen
anti suap penerpan one Agency one inovasion dan penerapan smart office untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, guna menjawab tantangan
perubahan yang makin mengarah pada digitalisasi dan paperless.
Pemprov Maluku melalui organisasi Perangkat
daerah (OPD) juga telah melaksanakan berbagai lompatan dan inovasi sebagai bentuk
perwujudan komitmen untuk senatiasa meningkatkan layanan publik dan daya saing
daerah.
“Saya harap BSN dapat mendampingi kami untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan sistem manajemen
mutu dan sistem manajen anti penyuapan,” tukasnya.
(dp-19)
